PhotoMANADOPOST.ID—Pelayanan publik sektor strategis dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus digenjot. Bahkan penerapan informasi layanan publik tersebut mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Saat diwawancarai koran ini, Selasa (9/3) kemarin, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Gammy Kawatu, menyambut baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) karena telah memberi perhatian kepada pemerintah daerah (Pemda) di Sulut, terlebih atas kesediaan melakukan pendampingan kepada jajaran Pemprov dan 15 kabupaten/kota di Sulut dalam integrasi data jenis pelayanan publik sektor strategis dalam SIPPN.
Kawatu mengatakan, SIPPN merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website, yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
"Sesuai tujuannya, SIPPN dihadirkan memberikan pelayanan publik berkeadilan sosial. Sehingga SIPPN ini harus dipahami secara utuh dan dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. SIPPN telah menuntut seluruh penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pengelolaan melalui layanan elektronik yang berpedoman pada Undang-Undang (UU) 25/2009,” lanjutnya.
Secara tidak langsung seluruh penyelenggaraan pelayanan publik di daerah menurut Kawatu harus menyesuaikan, terlebih karena dalam SIPPN akan diintegrasikan seluruh data dalam satu wadah layanan informasi.
"Saya mengajak semua pihak tetap bersinergi, sama-sama mengoptimalkan kehadiran SIPPN ini, agar dapat memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik, serta menjamin keakuratan informasi pelayanan publik, guna terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik," katanya.
Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Burhan Niode mengatakan bahwa, informasi layanan publik itu memang harus disiapkan Pemda.
"Baik provinsi maupun 15 kabupaten/kota. Karena kan saat ini sangat jelas, sistem informasi layanan publik masih sangat minim. Masyarakat masih kebingungan akan mencari informasi-informasi layanan publik. Yang ada saat ini hanya apa? Hanyalah rilis kegiatan pimpinan. Tidak ada layanan publik secara online yang bisa diakses saat ini. Harusnya pimpinan mendorong, OPD agar menyediakan layanan informasi tersebut," imbuhnya.(ewa/gel)