PhotoMANADOPOST.ID—Program ketenagakerjaan menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Sulut. Pekan lalu, komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini mendatangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV Braein Waworuntu, Wakil Ketua Careig Runtu, dan Sekretaris Jems Tukk ini berkoordinasi mengenai penerapan pengupahan buruh di kabupaten/kota. Di mana, UMP tahun 2021 di Sulawesi Utara Rp 3.310.723. Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara mengikuti penetapan upah minimum sama dengan angka UMP Sulawesi Utara.
Personel Komisi IV Melky J Pangemanan (MJP) mengatakan, Komisi IV mengingatkan Dinas Tenaga Kerja giat melakukan penertiban administrasi perusahaan secara berkala dan menjalankan fungsi pengawasan kepada setiap perusahaan di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara terkait pemberian upah kepada para tenaga kerja.
“Dinas Tenaga Kerja didorong untuk bekerja pro aktif dan tegas memberi sanksi sesuai dengan amanat konstitusi bila mendapati perusahaan yang tidak patuh menjalankan aturan, mengkhianati warga yang bekerja menghidupi keluarga,” kata MJP.
Lanjutnya, Komisi IV akan terus bekerja melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Tidak ada perusahaan yang kebal hukum ketika melanggar aturan. Hak dan kewajiban pekerja harus berjalan beriringan dan seimbang.
“Kita akan berada di garda terdepan membela kepentingan rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.(gel)