Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JAK ‘Dibebaskan’ Golkar, GPS Layangkan Kecaman

T
Penulis: Tanya Rompas❯
James Arthur Kojongian
James Arthur Kojongian

MANADO—Rapat pleno DPD I Partai Golkar terkait sikap partai terhadap putusan DPRD pada James Arthur Kojongian (JAK) sudah dilangsungkan Selasa (16/3).


Advertisement

Sayangnya, hasil rapat pleno tersebut memberi kesan partai berlambang beringin ini ‘membebaskan’ JAK dari berbagai tuduhan yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak pun angkat bicara.

“Kami kecewa karena Golkar Sulut bukan hanya lambat menyikapi kasus kekerasan, tapi mementahkah keputusan paripurna DPRD Sulut. Kami kecewa. Apalagi Ketua DPD-nya seorang perempuan yang kami sangat harapkan bertindak tegas terhadap pengurusnya yang jelas terbukti pelaku KDRT bahkan dipertontonkan di ruang publik. Namun kini sepertinya melindungi pelaku dan bahkan ada info akan menggugat keputusan paripurna DPRD Sulut. Kami punya dasar hukum dan kebijakan partai,” sesal GPS melalui jurubicaranya Pdt Ruth Kesia.

Advertisement

Dia menekankan, GPS tetap konsisten dengan tuntutan yang sudah disampai sejak awal dalam pernyataan sikap GPS. “Dan kami kawal terus untuk menuntut dan menekan DPD Golkar Sulut dan DPP melakukan tindak lanjut sebagaimana keputusan paripurna DPRD Sulut. Kami mendukung sikap tegas dari DPP berani memberhentikan JAK dari keanggotaannya di Golkar,” tambahnya.

Kata Pdt Ruth, Konstitusi Negara yaitu UUD 1945 menegaskan negara melindungi setiap warganya tanpa pandang identitas gender apa  pun. Konstitusi ini dikuatkan juga oleh UU 7/1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). UU turunan lain seperti UU 23/2004 tentang P-KDRT.

Terakhir adalah kebijakan politis Golkar. “Partai Golkar berpendapat, hakikat perjuangan politik adalah memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs. Antara lain penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ini dasar utama GPS terus menuntut pemberhentian JAK. Kalau tidak, GPS akan terus berkampanye tidak memilih kader-kader partai yang kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Peringati HUT Golkar, DPD II PG Minahasa Gelar Ziarah, Salurkan Sembako dan Bantu Korban Kebakaran

Peringati HUT Golkar, DPD II PG Minahasa Gelar Ziarah, Salurkan Sembako dan Bantu Korban Kebakaran

PERINGATI HUT GOLKAR: Partai Golkar Minahasa Ziarah ke makam Tokoh Golkar dan Salurkan Bantuan ke Masyarakat saat peringati HUT Golkar.

Diserahkan Ketum Bahlil, SK DPD Golkar Turun, MEP Pegang Komando, Tak Ada Ketua Harian

Diserahkan Ketum Bahlil, SK DPD Golkar Turun, MEP Pegang Komando, Tak Ada Ketua Harian

Struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) periode 2025-2030 resmi memperoleh legitimasi organisasi.

Di Konsolidasi Minsel, CEP Minta Kader Golkar Saling Baku Tolong, Kuat Jika Solid

Di Konsolidasi Minsel, CEP Minta Kader Golkar Saling Baku Tolong, Kuat Jika Solid

Mantan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) dua periode, dan juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulut Dr (HC) Christiany Eugenia Paruntu SE, S.Th, MA, hadir langsung dalam konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Minahasa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer