PhotoMANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Bank Indonesia (BI) mulai melakukan pembahasan terkait Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, Selasa (16/3) kemarin. Menurut Silangen TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi. Karena itu, Pemprov dan BI mulai melakukan pembahasan secara mendalam terkait TP2DD ini," tuturnya.
Silangen mengatakan, sebelum mengawali kerja TP2DD dilakukan pertemuan awal dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran program ini.
"Di satu sisi pertemuan awal ini kita bisa berkomunikasi dan menyamakan persepsi, sehingga sasarannya tepat dan target dari kerja tim ini tercapai. Dukungan BI terhadap digitalisasi daerah adalah melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, mendorong digitalisasi perbankan melalui Open Aplication Programming Interface (Open API), serta mengembangkan interlink fintech dan perbankan," jelasnya.
Ada tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP. Pertama menurut Silangen adalah, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan.
"Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Dan ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital," tutupnya. (ewa/gel)