Steven KandouwMANADOPOST.ID—Penataan kawasan seputar Waduk Kuwil Minahasa Utara (Minut) diseriusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Rabu (17/3) kemarin. Potensi waduk Kuwil sangat besar bagi masyarakat. Sehingga penataan kawasan dilakukan sebelum beroperasi.
"Waduk Kuwil memiliki progres yang besar di masyarakat. Jadi saat ini kita sementara seriusi untuk penataan kawasan. Itu memang harus kita lakukan sebelum waduk beroperasi. Apalagi ini merupakan program strategis pemerintah pusat. Jangan sampai penataan kawasan yang tidak dilakukan secara matang, membuat kawasan tersebut tidak teratur. Kita sementara genjot, karena direncanakan tahun ini waduk Kuwil bakal selesai," tuturnya.
Kepala Bapelitbang Daerah Sulut Jemmy Lampus mengatakan, kajian terkait penataan kawasan sudah hampir tuntas dilakukan. "Jadi kita melakukan penataan ruang yang baik untuk Waduk Kuwil. Nantinya kajian-kajian ini yang sudah kita lakukan dari tahun lalu, akan disampaikan secara langsung kepada pimpinan. Untuk nantinya ada regulasi untuk tata ruang wilayah tersebut," imbuhnya.
Lampus menuturkan saat ini terdapat isu-isu strategis yang berkembang terkait kondisi waduk. Antara lain permasalahan akibat perkembangan lingkungan yang tidak terkendali sehingga mengganggu keberlangsungan Waduk Kuwil.
"Banyak gangguan yang terjadi. Mulai dari perubahan fungsi kawasan, kondisi lahan dan pemanfaatan lahan, peningkatan kepadatan lingkungan terbangun, pengembangan infrastruktur kondisi sosial ekonomi penduduk. Ini semua sedang kita teliti agar ada regulasi yang sesuai nantinya," tandas Lampus. (ewa/gel)
Dokumen legalitas organisasi tersebut diserahkan langsung Kepala Kesbangpol Sulut, Johnny Alfriets Alexander Suak SE MSi, kepada perwakilan SMSI Sulut di Kantor Kesbangpol Sulut, Jalan 17 Agustus Nomor 7, Kecamatan Wanea
Pemprov Sulawesi Utara bakal meningkatkan kinerja pelayanan lewat inovasi. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 500.10.30.2/26.1844/Sekr-Balitbangda, tertanggal 30 April 2026.