Maximilaian Jonas LombanMANADOPOST.ID—Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi hal yang tak pernah habis dibahas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan hampir semua daerah, memiliki wilayah yang sering digunakan sebagai PETI. Tak tanggung-tanggung aktivitas PETI tak jarang memakan korban jiwa.
Namun dipastikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), tahun ini akan ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang akan terbit di Sulut. Pasalnya menurut OD, pengusulan penerbitan WPR tersebut telah diproses pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Jadi sudah tidak ada lagi yang melakukan demo-demo untuk permintaan WPR. Karena akan diproses Kementerian ESDM. Dan kita sudah bertemu melakukan rapat dengan kepala-kepala daerah, untuk kemudian ditindaklanjuti," ungkapnya, Selasa (30/3) kemarin.
OD mengatakan, 15 kepala daerah sepakat penerbitan WPR di wilayah masing-masing. "Nanti proses perizinan dibantu pemerintah pusat. Jadi kita belum tahu berapa banyak yang akan diterbitkan, karena kita akan lihat juga mana cocok, itu yang akan diusulkan. Tapi wilayah Bolaang Mongondow WPR terbanyak kita usulkan. Karena Tuhan memberikan kekayaan alam untuk Bolmong, maka masyarakat di sana yang harus menikmati. Jadi paling lambat dua bulan depan sudah ada satu WPR yang disetujui," imbuhnya.
OD juga menguraikan, proses pengawasan WPR, pihaknya akan melakukan perekrutan inspektur tambang yang bertugas.
"Kalau ada yang suka menjadi inspektur tambang, langsung saja mendaftar. Nantinya WPR itu diolah secara koperasi serta pribadi. Jadi aturan-aturan pertambangan, akan diutamakan oleh koperasi atau pribadi tersebut. Yang pasti tidak ada lagi tambang liat. Kalau sudah WPR, standar-standar keamanan sudah akan diperhatikan secara baik. Ini sangat menguntungkan bagi daerah. Dan Pemerintah Pusat, sudah memberikan lampu hijau akan penerbitan WPR ini," jelas OD.
Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, temuan di lapangan aktivitas PETI masih marak di Sulut. Dan itu ungkapnya, tidak memiliki izin dan tidak memberikan keuntungan bagi daerah.
"Jika ada WPR, maka kesejahteraan masyarakat penambangan itu bisa meningkat. Kemudian lingkungan juga tidak rusak. Serta negara juga mendapat bagian. Kan kalau PETI, tidak ada pendapatan negara yang bisa diterima. Nah kalau WPR, pajak dan penerimaan lain bisa masuk ke kas negara. Jadi sangat menguntungkan," tuturnya.
Ridwan memberikan peluang bagi pemerintah daerah Sulut melakukan pengusulan WPR sebanyak mungkin.
"Tidak ada kuota bagi Sulut untuk WPR. Itu tergantung pemerintah di kabupaten/kota. Nanti akan diperiksa perizinannya di pusat. Saya sudah tinjau di Tatelu, karena banyak titip yang bisa diusul sebagai WPR. Nanti pengusulan itu kita diskusikan lagi secara bersama. Jika sudah sepakat, maka langsung saja kita tetapkan. Karena memang kita tidak lagi berlama-lama untuk pertambangan ini," kuncinya.(ewa/gel)
Akses masyarakat Minahasa Tenggara, khususnya warga Ratatotok, untuk mendapatkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) kian dekat.
Hal ini menyusul perjuangan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen (Purn) Yulius Selvanus yang mend