Ilustrasi. (Dok MP)MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya agar investasi di daerah terus menggeliat. Bahkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), 'putar otak' untuk menarik investor.
Sesuai data, di masa pandemi Covid-19, 1.485 perizinan berhasil direalisasikan OD-SK. Hal ini juga diakui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut Franky Manumpil, Kamis (15/4) kemarin.
Manumpil mengatakan, investasi di daerah telah melambungkan capaian hingga di level yang melampaui target sebesar 1485 perizinan dan non perizinan. "Walaupun terkendala pandemi namun investasi daerah telah melampaui 85 target perizinan dan non perizinan yang ditetapkan," tuturnya.
Indikasi dari meningkatnya investasi daerah menurut Manumpil, karena siapa pun yang mengurus perizinan tetap dilayani seperti biasanya.
"Kita tetap mendorong kegiatan investasi jalan terus. Itu sesuai permintaan Pak Gubernur Olly Dondokambey. Salah satu kiat yang dikedepankan dalam meningkatkan investasi sebut adalah mampu menjawab berbagai persoalan dengan memberikan jalan keluar. Artinya, ketika ada kendala dan konflik di lapangan, akan difasilitasi. Mempermudah proses pengurusan perizinan, adalah prioritas," bebernya.
Namun saat ada konflik di lapangan dengan perusahaan karena menurut Manumpil, langsung fasilitasi. "Jadi nilai realisasi investasi di Sulut dari Januari hingga Desember 2020 sebesar 5,24 triliun, sementara target yang ditetapkan sebesar3,7 triliun. Sementara target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia tercatat sebesar Rp5 triliun. Kesulitan dan kendala dalam pembahasan tata ruang, penyusunan dokumen Amdal hingga izin lingkungan kita percepat. Malahan di masa pandemi banyak studi-studi master plan yang dibuat, dengan instansi terkait," imbuhnya.
Manumpil juga optimistis nilai investasi di Sulut akan terus naik, sebagaimana yang ditargetkan BKPM RI sebesar 5,5 triliun. "Tetap optimistis untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu kami mendorong pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan yang menyangkut investasi. Karena realisasi investasi perlu dicatat. Itu di luar APBN dan APBD. Pelaku usaha agar melaporkan menyangkut investasi. Di mana dana-dana dari kegiatan proyek swasta dan BUMN, APBN dan APBD belum tercatat sebagai nilai investasi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan 15 kabupaten/kota harus memberikan dukungan terhadap investasi baru. "Jangan memperhambat izin investasi. Karena jika menghambat, maka sama artinya juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hati-hati. Kunci pertumbuhan ekonomi Nasional, tergantung dari pertumbuhan di daerah. Kuartal ini adalah penentuan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak naik, maka kuartal berikut, sudah sangat susah untuk naik," kuncinya. (Dewa/Angel)