Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tengah merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Berbagai isu dan program strategis bakal diakomodir dalam RPJMD tersebut.
Yang cukup hangat dan masuk prioritas adalah masalah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Daerah Sulut Marly Gumalag memastikan konsultasi publik finalisasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) akan masuk di RPJMD 2021-2026.
"Ada beberapa poin yang telah disepakati melalui kajian. Dan salah satu yang penting daya tampung lingkungan, termasuk di lokasi wisata kepulauan. Itu masuk dalam rekomendasi RPJMD Sulut," tuturnya, saat diwawancarai koran ini, belum lama ini.
Gumalag mengatakan, ada sekitar empat poin yang direkomendasikan untuk masuk di RPJMD. "Pertama daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Kedua isu strategis pembangunan berkelanjutan, kemudian permasalahan dianalisis kajian lingkungan hidup dan keempat skenario pencapaian target indikator. Masih ada indikator yang belum tercapai dan sudah tercapai, sehingga diperlukan masukkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lewat data sehingga semua dapat dilengkapi dan dirampungkan," katanya.
Daya dukung dan daya tampung ini menurut Gumalag, sangat penting. Serta daya dukung ini nantinya akan bisa mengatur berapa banyak kunjungan setiap harinya. Serta ada batasan hari dimana daerah tersebut bisa dikunjungi. Agar supaya ada hari dimana pulau ditutup, untuk bisa dilakukan pembersihan sampah serta pengontrolan karang serta alam lainnya.
"Kalau terus dipaksa setiap harinya maka tidak ada waktu bagi pengelola membersihkan sampah. Ini adalah salah satu contoh terkait pentingnya daya dukung dan daya tampung yang kemudian akan direkomendasikan dalam RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026," bebernya.
Pemerhati Lingkungan dan Kelautan Bryan Lepa mengatakan, dirinya sangat setuju dengan adanya daya dukung dan daya tampung yang mulai mendapatkan perhatian pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan tidak adanya daya tampung dan daya dukung, Lepa meyakini alam di Sulut tidak akan bertahan dengan jangka waktu yang lama.
"Jadi saya bersama dengan tahun lalu. Sering melakukan pemantauan, kondisi karang di lokasi pariwisata khususnya maritim. Dan di wilayah utara, atau Bunaken 20 persen karang sudah rusak," jelasnya.
Dirinya juga berharap, agar lingkungan hidup tetap dijaga pemerintah. Karena itu, Lepa mendorong pemerintah secepatnya mengeluarkan kebijakan daya tampung dan daya dukung beberapa lokasi wisata. Apalagi Bunaken yang sampai saat ini tidak memiliki daya tampung dan daya dukung.
"Daya tampung daya dukung ini sangat penting. Jadi dalam sehari itu, harus dibatasi berapa yang bisa masuk. Jangan sampai over dan akhirnya merusak ekosistem. Dan daya dukung penting, karena ada hari dimana lokasi itu tidak boleh dimasuki. Agar supaya, ada pemantauan kondisi lingkungan dan perbaikan jika memang ada yang rusak. Kalau pemerintah, sudah menerapkan hal ini. Maka akan ada keseimbangan antara keuntungan dan pemeliharaan lingkungan," tutupnya. (Dewa/Angel)