Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Alasan Setwan Belum Bayar Gaji JAK

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Konferensi Pers gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kotamobagu, Kamis (15/4).
Konferensi Pers gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kotamobagu, Kamis (15/4).
MANADO—Pembayaran gaji James Arthur Kojongian (JAK) selama dua bulan belum bisa dilakukan Sekretariat DPRD Sulut (Setwan). Meski jajaran Setwan sudah melakukan kajian, namun hingga sekarang, gaji politikus Partai Golkar itu belum bisa dibayarkan. Saat diwawancarai wartawan, pekan lalu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Glady Kawatu menegaskan, langkah tersebut sudah berdasarkan kajian. “Untuk gaji Pak James sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut tidak bisa dibayarkan. Karena kami (Setwan) mengacu pada putusan Badan Kehormatan (BK) yang telah ditetapkan dalam paripurna. Itu mengikat ke dalam,” jelas Kawatu. Kajian Setwan tak sampai di situ. Diuraikan Kawatu, pihaknya mencoba membayar gaji JAK dalam statusnya sebagai anggota dewan, bukan pimpinan. “Kami sudah rapatkan itu. Kami kaji. Namun ternyata ada surat dari Partai Golkar yang menjelaskan jika partai tak akan mengganti posisi Pak James di wakil ketua dewan. Dengan begitu Pak James tidak sedang berada di AKD. Sementara pembayaran penghasilan legislator punya sejumlah komponen yang tak bisa dibayar pisah. Sebagian besar berisi tunjangan AKD. Sementara Pak James sedang tak berada di AKD manapun,” jelasnya. Akhirnya, lanjut Kawatu, Setwan belum bisa membayar gaji JAK dalam status anggota DPRD. Kawatu menekankan, pihaknya sangat menghormati proses yang sedang dilakukan Kemendagri terkait pengajuan pemberhentian JAK dari wakil ketua DPRD berdasarkan putusan paripurna. “Kami hormati prosesnya. Sembari saya minta semua pihak bersabar. Pasti gaji Pak James dibayarkan karena apa yang kami lakukan ini juga untuk melindungi semua pihak. Baik kami sebagai pemegang anggaran maupun penerima anggaran. Karena dalam urusan keuangan, harus jelas aturannya,” tandas Kawatu. Di tempat yang sama, Kabag Keuangan Setwan Dammy Tendean menjelaskan, penghasilan legislator baik pimpinan maupun anggota DPRD berisi banyak komponen. Termasuk tunjangan untuk AKD. “Untuk penghasilan tetap memiliki 10 komponen. Enam di antaranya dibayar berdasarkan tunjangan AKD. Sementara Pak James belum berada di AKD. Kami tak bisa membayar hanya empat komponen. Karena ini satu kesatuan,” jelasnya.(gel)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiga Jabatan Kabag di Setwan Sulut Kosong, Begini Penjelasan Sekwan Niklas Silangen

Tiga Jabatan Kabag di Setwan Sulut Kosong, Begini Penjelasan Sekwan Niklas Silangen

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara Niklas Silangen mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara terkait mekanisme pengisian jabatan yang kosong.

Sekwan Niklas Silangen Pimpin Sertijab di Setwan, Tekankan Peningkatan Kinerja Organisasi

Sekwan Niklas Silangen Pimpin Sertijab di Setwan, Tekankan Peningkatan Kinerja Organisasi

Dalam serah terima jabatan tersebut, posisi Kepala Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan yang sebelumnya dijabat oleh Menli I.O. Menajang, S.E., resmi dilanjutkan oleh Karen Truly Sanger, A.Md. Pergantian jabatan ini d

Anggota DPRD Sulut Amir Liputo Dukung Penuh Langkah Tegas Polisi Berantas Kriminalitas di Sulut, Kehadiran URC Polda Polres Efektif tekan Kejahatan

Anggota DPRD Sulut Amir Liputo Dukung Penuh Langkah Tegas Polisi Berantas Kriminalitas di Sulut, Kehadiran URC Polda Polres Efektif tekan Kejahatan

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang dilakukan jajaran kepolisian, termasuk Unit Reaksi Cepat (URC) Polda Sulawesi Utara, dalam menindak pelaku kriminalitas j

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer