PhotoMANADOPOST.ID—Putusan rapat paripurnsa Februari lalu yang memberhentikan James Arthur Kojongian (JAK) dari kursi pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dipertahankan Ketua DPRD Fransiscus Silangen. Meski sudah ‘diteror’ DPD Partai Golkar Sulut, namun DPRD mantap pada putusan tersebut.
Disampaikan Silangen, sikap DPRD pada putusan paripurna yang merupakan hasil kerja Badan Kehormatan (BK), tidak berubah. “Pak Gubernur memberikan rekomendasi kita dan ditindaklanjuti juga, difasilitasi iya. Hasilnya kita tetap pada putusan DPRD," tegas Silangen.
Dia menekankan, keputusan paripurna tersebut adalah keputusan lembaga. "Jadi tetap keputusan DPRD sesuai hasil dari BK, bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi pimpinan DPRD. Makanya kita sampaikan ke Pak Gubernur, dan sudah difasilitasi, tinggal Pak Gubernur kirim ke Kemendagri," tutupnya.
Diketahui beberapa waktu lalu Kemendagri menyurati Gubernur Olly Dondokambey untuk memfasilitas pembayaran gaji JAK. OD pada wartawan sudah menjelaskan jika posisinya hanya diminta memfasilitasi, tidak lebih. Dan telah dia lakukan.
Sementara itu, terror terus dilayangkan DPD Partai Golkar ke DPRD Sulut. Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit yang mendesak gaji JAK dibayar. Namun Setwan berkeras jika pihaknya mengikuti hasil paripurna. Belum lama ini yang diminta bicara adalah Wakil Ketua DPD Golkar Sulut Jantje Sajow. Dalam video yang viral, JWS, sapaan akrabnya, menyeret nama Ketua DPRD Fransiscus Silangen dan Sekwan Glady Kawatu, yang dinilainya tidak paham hukum. Bahkan dalam video tersebut, JWS sempat menyebut nama Gubernur Olly Dondokambey.(*)