Suasana pembahasan Ranperda Irigasi di DPRD Sulut.MANADOPOST.ID—Panitia khusus (Pansus) Ranperda Irigasi kurang puas dengan kinerja eksekutif. Terutama Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pertanian.
Hal ini disampaikan anggota pansus Melky Pangemanan, dalam pembahasan yang digelar Selasa (8/6), kemarin. MJP, sapaan akrab Ketua PSI Sulut ini menyorot mengenai draf ranperda yang menurutnya jauh dari kata siap.
“Dua dinas ini yang mengajukan Ranperda Irigasi tidak mampu menyampaikan gambaran atau data rill sebagai pembanding. Harusnya, pihak eksekutif sudah punya data yang disajikan jelas. Mulai dari bagaimana kondisi irigasi baik yang berfungsi dan tidak, berapa produksi padi dan beras, juga target produksi beras ke depan dengan hadirnya Ranperda ini,” sorot personel Komisi IV ini.
Dikatakan MJP, sebelumnya Kementerian Hukum dan staf ahli sudah menyajikan pemaparan awal yang cukup baik. Kesempatan itu, MJP menyinggung mengenai kondisi irigasi di Minut dan Bolmong yang rusak. Hal ini menurutnya sudah diketahui pemerintah. Namun sayangnya regulasi terhadap masalah tersebut justru belum ada.
“Setahu saya Ranperda ini sudah masuk di Propemperda 2020. Namun tak pernah dibahas akibat tidak siapnya SKPD. Kemudian kembali masuk dalam Prolegda 2021. Jadi harusnya sudah lebih siap,” singgungnya lagi.
Di tempat yang sama Kepala Biro Hukum Setprov Sulut Flora Krisen menjelaskan urgensi hadirnya Ranperda Irigas ini. “Tujuannya untuk melindungi petani, akibat berkurangnya sarana air dalam mengairi sawah serta meningkatkan produksi pertanian,” jelasnya.
Dalam pembahasan ini, Kepala Dinas PUPR Adolf Tamengkel dan Kepala Dinas Pertanian Novly Wowiling sependapat jika produksi pertanian beras jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saat kondisi irigasi berfungsi secara baik. Keduanya berjanji akan menyampaikan data data otentik sebagaimana yang dimintakan Pansus.(gel)