Tim gugus tugas covid-19 Kotamobagu memberikan keterangan kepada media.MANADOPOST.ID—Pembahasan mengenai pilkada langsung atau dipilih oleh DPRD kembali mengemuka saat DPRD Sulut menggelar aundiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (16/6).
Anggota DPRD Sulut Amir Liputo yang memulai membahas topik ini. Berangkat dari pengalamannya menjadi ketua tim sukses pasangan calon wali kota tahun 2020 lalu. Di mana menurut Liputo, money politics merajalela. “Kenapa tidak kembali saja pilkada oleh DPRD. Biayanya lebih murah,” sebut Liputo.
Anggota DPRD Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dengan tegas menolak wacana tersebut. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini menegaskan, pilkada oleh DPRD bukan solusi meminimalisir kasus korupsi di Indonesia.
Salah satu legislator muda yang vokal di DPRD Sulut ini menguraikan, KPK sudah mengetahui peluang-peluang korupsi, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Baik pilkada, legislatif, maupun pemilihan presiden. “Ruang-ruang itu yang ditutup,” tegasnya. Berdasar data KPK, pilkada yang dibiayai oleh sponsor mencapai 82,3 persen. Pembiayaan proses pilkada tak hanya sebatas pada masa kampanye.
“Dengan adanya data ini, harusnya KPK susah tahu peluang-peluang korupsi,” ujar personel Komisi IV DPRD Sulut ini. Dia melanjutkan, adanya sponsor dalam pilkada untuk kontestan menjadi cerminan negatif penyelenggaraan pilkada, legislatif, hingga pemilihan presiden di Indonesia.
“Kami mendorong KPK ikut terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Mulai dari kerja sama dengan penyelenggara, ikut audit harta kekayaan calon, sampai memantau aliran dana kampanye. Peluang-peluang korupsi ini yang ditutup,” tukasnya.
KPK pun diminta MJP turun ke partai politik yang menjadi tempat sekolah kader, baik eksekutif maupun legislatif. “Lakukan edukasi di partai politik,” sebutnya.
Terkait wacana pilkada oleh DPRD, 100 persen ditolak MJP. “Jika dikembalikan ke pemilihan tidak langsung, ini kemunduran demokrasi bangsa Indonesia. Yang terpenting itu lihat data KPK soal sponsor kampanye,” tambahnya.
Soal politik uang, MJP menegaskan, tinggal perkuat aturan yang ada. “Sudah ada undang-undang yang menyatakan penerima dan pemberi uang dinyatakan penyuapan dan bisa ditindak. Permasalahannya sekarang, kalau sudah masuk ranah gakumdu, selesai. Tak ada penyidikan lebih lanjut. Coba KPK masuk di sini, dalam ruang penyelenggaraan pemilihan,” tandasnya.(gel)