KEBUT: Rapat internal Bapemperda DPRD Sulut yang dipimpin Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho.MANADOPOST.ID—Tak hanya mengebut kualitas peraturan daerah (perda), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pun ingin memastikan, produk hukum yang dihasilkan bisa sampai pada masyarakat.
Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho menjelaskan, sudah direncanakan sosialisasi perda, yang diagendakan pada Juli nanti. “Soal sosialisasi perda telah dibicarakan dengan pimpinan dewan, fraksi, dan pimpinan AKD. Direncanakan Juli nanti,” ujar Salindeho. Dia menambahkan, dalam rapat Bapemperda pekan lalu, sosialisasi perda ikut dibahas. “Tak hanya menggenjot pembentukan perda tapi juga sosialisasi akan kita gencarkan,” tukasnya.
Dia melanjutkan, dalam rapat internal Bapemperda ikut dibahas mengenai penyusunan naskah akademik dan draf Ranperda usul prakarsa DPRD. “Termasuk peningkatan kapasitas tugas pimpinan dan anggota Bapemperda dalam bimtek, workshop, dan seminar,” tukasnya.
Dibahas juga konsultasi dan koordinasi penyusunan Ranperda, penyusunan Propemperda, harmonisasi Ranperda prakarsa DPRD, finalisasi pembentukan Perda provinsi, dan evaluasi serta pelaporan kinerja Bapemperda. Kemudian terkait Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dikatakan Salindeho sudah dituntaskan panitia khusus. “Lima fraksi sudah menyerahkan pendapat akhir dengan menyetujui untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Diketahui, sejumlah poin dibahas dalam ranperda tersebut. Dikatakan Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan, dalam ranperda tersebut dicantumkan Barang Milik Daerah meliputi BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan BMD yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
“Diatur juga ruang lingkup pengaturan Barang Milik Daerah. Yang meliputi pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa rumah negara dan ganti rugi serta sanksi,” urainya.(gel)