Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sulut Bentuk Pansus Bahas Dua Ranperda Inisiatif

A
Penulis: Angel Rumeen❯
KEBUT: Personel Bapemperda Yusra Alhabsyi saat menyampaikan penjelasan dua ranperda inisiatif DPRD, Senin (12/7).
KEBUT: Personel Bapemperda Yusra Alhabsyi saat menyampaikan penjelasan dua ranperda inisiatif DPRD, Senin (12/7).
MANADOPOST.ID—Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kerja maraton menuntaskan target. Kemarin, dua ranperda inisiatif DPRD resmi mulai dibahas. Dua ranperda tersebut adalah Ranperda Tentang Pengendalian Sampah Plastik serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dalam penjelasan Bapemperda yang disampaikan Yusra Alhabsyi, DPRD menilai butuh intervensi pemerintah untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Sulut agar bisa didorong menjadi pribadi yang mandiri. “Berdasarkan temuan tim dalam peninjauan lapangan, baik dinas terkait, panti disabilitas, dan SLB serta diskusi dengan komunitas penyandang disabilitas tim penyusun mendapatkan sejumlah permasalahan,” kata Alhabsyi sembari mengurai sejumlah permasalahan. Yakni Sulawesi Utara belum memiliki regulasi sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, politik anggaran belum berpihak, belum adanya data terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran, label dan karakteristik penyandang disabilitas, kurangnya sinergitas antara dinas sosial provinsi dan dinas sosial di kabupaten/kota dalam menjalankan program berpihak pada disabilitas, kurangnya koordinasi antar dinas terkait dalam menjalankan program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, perlunya peran serta masyarakat dalam upaya menyukseskan pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, serta perlunya penambahan jumlah bimbingan teknis atau pelatihan keterampilan bagi pendamping disabilitas maupun penyandang disabilitas. “Hal-hal inilah yang coba kita atur dalam Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,” jelasnya. Sementara mengenai permasalahan sampah plastik yang akan diatur dalam ranperda, politikus PKB ini mengatakan jangkauan materi dalam ranperda ini mencakup kebijakan pengendalian sampah plastik, strategi pengendalian, serta mengatur koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder terkait. Di akhir paripurna, Ketua DPRD Fransiscus Silangen mengesahkan dua panitia khusus (pansus) yang akan membahas dua ranperda tersebut. Wagub Drs Steven Kandouw yang hadir dalam paripurna ini mengapresiasi lembaga DPRD Sulut yang menggagas dua ranperda ini. “Artinya lembaga DPRD hatinya terang untuk seluruh golongan masyarakat khususnya penyandang disabilitas,” kata Kandouw. Terkait Ranperda Pengendalian Sampah, dia menyatakan akan didukung penuh pemerintah. “Karena sejalan dengan program pemerintah,” tandasnya.(gel)  

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasD

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyiapkan alokasi anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk mendukung peningkatan akses jalan di Kabu

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait dukungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer