Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Deadline 15 Agustus, Pansus RPJMD Kerja Cepat

A
Penulis: Angel Rumeen❯
SINERGITAS: Paripurna yang digelar Kamis (5/8), kemarin, dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen dan dihadiri Wagub Drs Steven Kandouw.
SINERGITAS: Paripurna yang digelar Kamis (5/8), kemarin, dipimpin Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen dan dihadiri Wagub Drs Steven Kandouw.

MANADOPOST.ID—Rancangan RPJMD Sulawesi Utara tahun 2021-2026 sudah masuk ke tahapan pembahasan panitia khusus DPRD Provinsi Sulawesi Utara.


Advertisement

Dalam paripurna yang digelar kemarin, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengatakan, sesuai aturan, RPJMD harus ditetapkan paling lama enam bulan sejak pelantikan.

“Kalau dihitung, pelantikan 12 Februari, enam bulannya jatuh di tanggal 15 Agustus. Mudah-mudahan kita tidak melewati tenggat waktu itu,” sebut Kandouw.

Selanjutnya dijelaskan Kandouw, tahapan pembahasan RPJMD juga melibatkan masyarakat. “Ini berbasis masyarakat. Bahkan tim penyusun melibatkan tenagah ahli dari semua aspek keilmuan,” tukasnya.

Advertisement

Lanjut Kandouw, RPJMD ini sinkron dengan aturan yang lebih di atas. “Tegak lurus dengan RPJMN. Karena sebelum pengajuan ke DPRD sudah lakukan konsultasi juga,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Kandouw, RPJMD ini ramah lingkungan hidup. “Pak Gubernur paling saklek dengan lingkungan hidup. Untuk izin pertambangan saja kita mencopot hampir 50-an IUP tambang,” tambahnya.

Soal angka kemiskinan, Kandouw menegaskan, itu menjadi perhatian khusus Pemprov. “Pengurangan kemiskinan Sulut jadi role model. Tingkat pengangguran kita turun, meski di tengah pandemi. Mudah-mudahan sampai 2026 akan terus berkurang,” ujarnya.

Advertisement

Dalam menanggapi pemandangan umum fraksi, Kandouw juga menyinggung mengenai local content. “Upah minimum Sulut itu nomor tiga se-Indonesia. Supaya SDM dapat bersaing, harus ditingkatkan. UMP yang tinggi ini ibarat lebah. Semua akan cari pekerjaan di Sulut,” kata Wakil Gubernur Sulut dua periode ini.

Pemerataan pembangunan juga mutlak diatur dalam RPJMD. Menurut Kandouw, pembagian potensi daerah sangat jelas dengan menggunakan sistem kluster. “Format RPJMD yang disusun tidak ada yang dianaktirikan atau dianakemaskan,” tegas Kandouw.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen menekankan jika DPRD akan segera membentuk panitia khusus untuk membahas ranperda RPJMD ini. “Kita akan bekerja sesuai aturan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” tandasnya.(gel)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasD

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyiapkan alokasi anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk mendukung peningkatan akses jalan di Kabu

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait dukungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer