JELASKAN: Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay bersama anggota DPRD Jems Tuuk dan Herol Kaawoan, memberi penjelasan pada media massa terkait laporan masyarakat mengenai tambang BDL di Bolmong.MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (4/10) menerima kedatangan tokoh adat asal Bolaang Mongondow. Mengadukan mengenai tambang milik PT Bulawan Daya Lestari (BDL). Ini buntut dari insiden penembakan yang menewaskan salah satu warga Desa Toruakat.
Para tokoh adat ini mengecam keras peristiwa nahas tersebut dan meminta DPRD menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ada enam poin aspirasi yang disampaikan tokoh adat ini. Di antaranya, masyarakat adat Desa Toruakat mengutuk keras atas kejadian konflik horizontal yang diciptakan pemilik PT BDL yang menewaskan anak adat. Selanjutnya, mereka mendesak Polda Sulut melakukan penegakan hukum secara adil atas kejadian luar biasa di atas tanah adat Bolaang Mongondow yang dilakukan pemilik PT BDL. Sekaligus mendesak Kapolda memberi penjelasan kepada Masyarakat Adat di Toruakat khusus dan Bolaang Mongondow pada umumnya.
Mereka menilai peristiwa ini adalah bentuk penghinaan, pelecehan, perampokan atas wilayah adat, masyarakat adat dan hukum adat Bolaang Mongondow yang dilakukan negara dan pemilik PT BDL. Masyarakat adat mendesak Komnas HAM dan Ombusdman RI turun melakukan investigasi atas kejadian ini. Kemudian, DPRD Sulut didesak melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk melihat kejadian ini secara objektif.
Permintaan terakhir masyarakat, mereka mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap semua kejadian yang terjadi di tanah adat masyarakat Desa Toruakat.
Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk yang berasal dari dapil Bolmong Raya menilai kejadian ini masuk dalam pelanggaran HAM berat. “Oleh Permendagri 52/2018, wilayah ini adalah wilayah adat, masyarakat adat dan hukum adat. Peristiwa yang terjadi, karena masyarakat mendatangi tanah adatnya untuk menegakkan hukum adat. Kemudian pemilik adat dibantai di tanah adat masyarakat Toruakat. PT BDL dalam hal ini pemiliknya melakukan penghinaan, perampokan, pelecehan terhadap masyarakat adat. Bukan saja terjadi pada masyarakat Toruakat tetapi pada keseluruhan adat yang ada di Bolmong," kata legislator yang juga Ketua Lembaga Koordinasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia ini.
Di sisi lain, Wakil ketua DPRD Provinsi Victor Mailangkay yang memimpin pertemuan dengan tokoh adat mengatakan, ada beberapa poin keputusan. “Kami akan meminta ketua DPRD Sulut membuat surat tugas bagi komisi gabungan yakni Komisi I, Komisi III, dan Komisi IV turun lapangan, merekam secara langsung kondisi di perkebunan Bolimongot, tanah masyarakat adat Desa Toruakat dan masyarakat adat Bolmong Raya. Paling lambat 12 Oktober sudah berada di sana,” kata Mailangkay.
Kesepakatan lain, lanjutnya, dari hasil kunjungan DPRD ini akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat bersama PT BDL, masyarakat adat Bolaang Mongondow Raya, dan Desa Toruakat serta instansi terkait lainnya. Termasuk Dinas ESDM, Badan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Budaya, dan Biro Hukum.
“DPRD Sulut mengawal, memantau, dan mengamati penanganan proses hukum serta penyelesaian kasus korban meninggal almarhum Arman Damopolii dalam peristiwa bentrok warga dan pihak PT BDL agar bisa berjalan dan ditangani profesional oleh aparat kepolisian dan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Di samping itu, DPRD meminta aparat kepolisian dalam hal ini Polda Sulut menyetop operasi dan kegiatan PT BDL di perkebunan Bolimongot sampai masalah ini diselesaikan dan ada persetujuan bersama antara PT BDL dan masyarakat adat Bolaang Mongondow terlebih masyarakat adat Desa Toruakat. “Kita berharap supaya semua pihak menghormati dan menjunjung tinggi tanah masyarakat adat Bolaang Mongondow serta aktivitas kegiatan masyarakat Bolmong Raya,” tutupnya.(gel)