Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raski Nilai Anggaran di Dinas PUPR Gagalkan Program OD-SK

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Raski Mokodompit
Raski Mokodompit

MANADOPOST.ID—Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA PPAS APBD 2022. Sejumlah masukan disampaikan anggota Banggar. Yang cukup menarik datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit.


Advertisement

Legislator dapil Bolmong Raya (BMR) ini memberi perhatian khusus pada sektor pembangunan infrastruktur. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR dinilai Raski sangat minim dan tak bisa menopang tugas Dinas PUPR. 

“Kita punya spirit yang sama, Sulut lebih hebat ke depan. Implementasi program Pak Gubernur Pak Wagub sudah tergambar dari pembahasan KUA PPAS sebelum kita masuk ke rancangan APBD. Namun ada beberapa dinas yang saya lihat angkanya cukup jauh di bawah harapan. Terutama menyangkut pembangunan sarana umum,” tutur Raski. 

Personel Komisi III bidang pembangunan ini menyebut, anggaran Dinas PUPR yang hanya Rp 146 miliar tak bisa menunjang program Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. “Ini sangat jauh dari harapan terutama untuk menunjang pembangunan OD-SK. Dinas PUPR anggarannya hanya 146 miliar. Ini akan bangun apa saja? 146 miliar sangat jauh dibanding tahun ini,” sesalnya. 

Advertisement

Raski menitikberatkan pada visi dan misi OD-SK terkait pembangunan. “Saya menilai lebih pada penjabaran pembangunan visi dan misi OD-SK. Pembangunan nanti bukan Raski atau Amir tetapi pemimpin daerah ini gubernur dan wagub. Apa masyarakat mau bilang kalau pembangunan 2022 jauh di bawah harapan,” tukasnya. 

Sektor pembangunan kata Raski ada berbagai macam. “Belum kita bicara irigasi. Sulut, khususnya di BMR adalah lumbung beras, ini harus dijaga untuk pangan kita ke depan. Irigasi sangat penting. Belum lagi bicara jalan, SDA. Angka 146 miliar mau bikin apa?,” sebut legislator yang sudah tiga periode di DPRD Sulut itu. Raski bahkan menyebut alokasi anggaran untuk Dinas PUPR pada APBD 2022 paling kecil selama sejarah.

“Ini angka paling kecil dalam pemerintahan ini selama PUPR ada. Tahun 2021 terbantu karena ada PEN. tahun depan tidak ada PEN. Tapi angka yang sekarang jauh sekali. Belum bicara kawasan pemukiman. Di sini kita bisa membantu masyarakat, bayangkan jalan raya sudah mulus tapi pemukiman hancur. Tahun 2022 sekalipun tidak terlalu banyak pembangunan mohon pertimbangan tambah anggaran. Bukan untuk Raski atau DPRD tapi rakyat Sulut dan nama OD-SK,” tandasnya.(gel)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Belajar dari Pandemi Covid-19 Fraksi Golkar DPRD Sulut Minta Ranperda Penanggulangan Wabah Memperkuat Kesiapan Layanan Kesehatan

Belajar dari Pandemi Covid-19 Fraksi Golkar DPRD Sulut Minta Ranperda Penanggulangan Wabah Memperkuat Kesiapan Layanan Kesehatan

Pandangan Fraksi Partai Golkar dibacakan anggota fraksi, Raski Mokodompit. Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menginisiasi pembentukan regulasi khusus mengen

Peringati HUT Golkar, DPD II PG Minahasa Gelar Ziarah, Salurkan Sembako dan Bantu Korban Kebakaran

Peringati HUT Golkar, DPD II PG Minahasa Gelar Ziarah, Salurkan Sembako dan Bantu Korban Kebakaran

PERINGATI HUT GOLKAR: Partai Golkar Minahasa Ziarah ke makam Tokoh Golkar dan Salurkan Bantuan ke Masyarakat saat peringati HUT Golkar.

Diserahkan Ketum Bahlil, SK DPD Golkar Turun, MEP Pegang Komando, Tak Ada Ketua Harian

Diserahkan Ketum Bahlil, SK DPD Golkar Turun, MEP Pegang Komando, Tak Ada Ketua Harian

Struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) periode 2025-2030 resmi memperoleh legitimasi organisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer