Melky PangemananMANADOPOST.ID—Anggota DPRD Provinsi Sulut Melky Jakhin Pangemanan yang juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah, di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.
Dijelaskan MJP, sapaan akrab Ketua DPW PSI Sulut ini, kegiatan ini bertujuan untuk penyelerasan kebijakan daerah, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Diperlukan akselerasi penetapan Propemperda tahun 2022 dengan mengintegrasikan Perda dan Perkada yang terdampak dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui sistem aplikasi e-Perda,” jelasnya.
Menurut MJP, aplikasi e-Perda dikembangkan Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang bertujuan mempercepat proses fasilitasi dari Rancangan Peraturan Daerah. Melalui aplikasi e-Perda ini, diharapkan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital.
“Aplikasi e-Perda dapat mempercepat proses kegiatan dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi sejenis dan cukup menggunakan sistem e-Perda tersebut dalam menunjang kegiatan pemerintahan daerah,” tukasnya.
Selain soal e-Perda, dalam kegiatan tersebut juga, sejumlah materi diterima personel Komisi IV ini. Terutama mengenai pembentukan peraturan daerah. Di antaranya pemerintahan daerah yang diminta perlu mengambil langkah cepat dan strategis dalam melakukan penyelarasan kebijakan daerah berupa penyelarasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.(gel)