Melky PangemananMANADOPOST.ID- Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa DPRD tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulut oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), telah diterima dan ditetapkan menjadi ranperda dalam rapat paripurna, Senin (25/4).
Wakil Ketua Balemperda DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menjelaskan, tujuan negara Indonesia sesuai amanat pembukaan Undang-undang (UU) RI alinea ke empat yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut antara lain dengan mengembangkan sistem jaminan sosial.
"Pada hakekatnya jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam melakukan proteksi dini guna mengadakan perlindunhan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan pekerja," kata MJP.
Diterangkannya, kebijakan proteksi perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan karena, pekerja adalah aset terbesar negara dalam hal memberikan kontribusi penerimaan negara dan daerah di bidang retribusi daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, kata dia, pemda selaku penyelenggara di daerah wajib memberi jaminan sosial bagi pekerja di wilayahnya.
"Apalagi adanya instruksi Presiden RI Nomor 2/2011 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditujukan khusus untuk para gubernur yaitu, menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program itu di wilayahnya dan ambil langkah-langkah agar pekerja terdaftar sebagai peserta aktif dalam jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya.
Hal ini semakin menegaskan pentingnya program perlindungan sosial ketenagakerjaan di setiap daerah.
"Dengan demikian, pemprov ikut bertanggung jawab untuk wujudkan program tersebut melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan lakukan penatalayanan dan pelayanan pada masyarakat Sulut bagi pekerja rentan, termasuk pekerja formal dan informal," tuturnya.
Dukungan pemda telah ditunjukan lewat dikeluarkannya beberapa peraturan. Salah satunya Pergub Nomor 43/2017 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta Keputusan Gubernur Sulut Nomor 381/2017 tentang pembentukan tim percepatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sulut, juga peraturan lain hingga perjanjian kerja sama.
Penerapan program penyelenggaran sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bertujuan mengatur dan menertibkan para pekerja dengan cara mengantisipasi suatu ketika bila terjadi peristiwa diluar kemampuan dan keterbatasan pekerja.
"Contohnya kecelakaan kerja, kecelakaan diluar jam kerja, menuju tempat kerja dan mengakibatkan kematian, maka pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial dari negara dan pemda," tegasnya.
Hal-hal yang akan diatur dari perda ini yakni tatacara pendaftaran peserta, persyaratan, penetapan peserta sebesar nilai nominal yang akan ditentukan bagi pekerja yang alami kecelakaan kerja dan alami kematian.
Kewajiban bagi BPJS dan pemda, pengalokasian dana pendaftaran yang bersumber dari APBD, pengendalian dan pengawasan dari pemda, pengaturan atas hak-hak keuangan dan sosial pekerja selaku peserta jaminan sosial. (ando)