Rapat dengar pendapat antara Komisi 4 DPRD Sulut bersama Dinas Sosial Provinsi, Senin (15/8) di ruang komisi.MANADOPOST.ID- Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut, Cindy Wurangian mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) agar ada komunikasi, informasi kepada penerima program rumah tidak layak huni (RTLH) terkait persyaratan.
Hal itu dikatakannya saat rapat dengar pendapat Komisi 4 bersama Dinsos, Senin (15/8).
"Saya pernah berkomunikasi dengan Kadis waktu lalu untuk usulan penerima program tersebut dan data yang masuk ke saya diberikan ke Kadis. Lalu jawabannya beres," ungkap Cindy.
Dirinya mengaku memang tidak mengecek kembali proses usulan tersebut. Sebab menurutnya, ketika Kadis mengatakan sudah beres, maka dirinya berharap.
"Karena sudah dikatakan ok, berarti saya pikir akan dapat. Tapi saya baru tahu ternyata tak masuk di daftar ini. Nah dimanakah mis komunikasinya, sehingga ke depan tak terjadi," jelasnya.
Dirinya sempat menyayangkan usulannya tak masuk daftar. Sebab usul program tersebut telah dilempar ke masyarakat dan berharap bisa dapat.
"Saya tak marah. Karena warga yang bersangkutan juga tak hubungi saya waktu itu Saya pikir data sudah masuk," terangnya.
"Nah, untuk perbaiki ke depan, harus seperti apa dan harusnya ada informasi ketika ada usulan nama. Kemudian komunikasikan kemana calon penerima harus pergi mencari informasi. Sebab, bisa saja kan ada syarat yang tak terpenuhi. Nah, jadi harus diberi tahu dimana harus mengeceknya," sambung politisi Partai Golkar ini. (ando)
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut yang telah menginisiasi penyusunan Ranperda tersebut. Menurut Fraksi Parta
Salah satu perhatian utama Cindy tertuju pada capaian Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, terdapat kontradiksi antara klaim pertumbuhan PAD sebesar 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya dengan kenyataan bahwa target PAD