Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Telan Anggaran Triliunan, Jokowi Diminta Bubarkan Bawaslu

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Bernie Kusen
Bernie Kusen
MANADOPOST.ID- Pemerintah RI wajib mengevaluasi lembaga yang menghabiskan anggaran percuma. Seperti Bawaslu, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi dll. Ini dikatakan Bernie Kusen, pengamat sosial politik. “Itu memang produk reformasi. Tapi harus dievaluasi. Tidak ada manfaatnya,” katanya. Dia mencontohkan Bawaslu. Anggarannya untuk mengawasi Pilkada dan Pemilu serta Pilpres, jika direkap se Indonesia mencapai triliunan rupiah. “Tapi hampir tidak ada manfaatnya. Money politics yang marak, tidak diapa-apakan,” katanya. Begitupun Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi. “Apa kerja mereka? Lebih baik serahkan ke Kominfo dan Kepolisian,” ketusnya seraya meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga yang hanya menghabiskan uang rakyat. “Kasihan uang pajak dihabiskan lembaga yang tak perlu,” pungkasnya.(*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Sulut Semarakkan HUT ke-81 RI, Ardiles: Merdeka Harus Diisi dengan Pengabdian

Bawaslu Sulut Semarakkan HUT ke-81 RI, Ardiles: Merdeka Harus Diisi dengan Pengabdian

Semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang digelar Bawaslu

Finalis Retel GMIM Dapat Wawasan Demokrasi, Jadi Pilot Project Program Walewangko Pengawasan Pemilu dari Bawaslu Sulut

Finalis Retel GMIM Dapat Wawasan Demokrasi, Jadi Pilot Project Program Walewangko Pengawasan Pemilu dari Bawaslu Sulut

Finalis Remaja Teladan Sinode GMIM mengunjungi Kantor Bawaslu Sulut dan belajar demokrasi serta kepemimpinan

Bawaslu Manado Usulkan Sistem Pemutakhiran Data Parpol Terapkan Mekanisme Penguncian NIK, Ini Alasannya

Bawaslu Manado Usulkan Sistem Pemutakhiran Data Parpol Terapkan Mekanisme Penguncian NIK, Ini Alasannya

Bawaslu Manadk mengusulkan agar sistem pemutakhiran data partai politik menerapkan mekanisme penguncian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer