PhotoMANADOPOST.ID- DPRD Sulut mendapat informasi ada banyak keluhan terkait bantuan study S1 dan S2. Keluhan yang masuk itu yakni mekanisme penyaluran bantuan itu lambat.
"Mekanisme selama ini terinformasi banyak keluhan dari masyarakat calon penerima bantuan tersebut. Dimana penyaluran sangat lambat. Ada yang lalu katanya disalurkan Natal, maupun tahun baru," beber Sekretaris Komisi 4, Cindy Wurangian, Senin (7/11) dalam rapat pembahasan.
Dirinya pun mempertanyakan apakah dimungkinkan agar bantuan study disalurkan dengan tidak dikumpulkan sekaligus.
"Langsung diproses saja jika telah memenuhi persyaratan. Yang terjadi sekarang, persyaratan lengkap tapi harus menunggu sampai akhir tahun. Di tahun 2023 kan sudah dianggarkan juga bantuan study. Nah, tolong dalam proses pencairannya agar lebih cepat," pintanya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Daerah Sulut, Grace Punuh mengatakan, untuk bantuan study S1 dan S2, apakah kelamaan di Biro Hukum karena harus sekaligus tanda tangan SK gubernur atau bisakah bertahap sesuai kebutuhan.
"Supaya yang sudah selesai dari Maret tak menunggu. Itu yang menjadi kendala. Mungkin ada SOP yang diperbaiki. Karena akan melewati Biro Hukum dan BKAD," tuturnya. (ando)
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut yang telah menginisiasi penyusunan Ranperda tersebut. Menurut Fraksi Parta
Salah satu perhatian utama Cindy tertuju pada capaian Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, terdapat kontradiksi antara klaim pertumbuhan PAD sebesar 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya dengan kenyataan bahwa target PAD