Suasana rapat Komisi 4 bersama Dikda Sulut, Senin (30/1).MANADOPOST.ID-Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut mendapat kritikan dalam rapat bersama Komisi 4 DPRD Sulut, Senin (30/1).
Anggota Komisi 4, Careig N Runtu (CNR) dalam rapat tersebut mengingatkan Kadis Dikda terkait hasil laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2021.
"Saya sudah ingatkan Kadis saat rapat di ruang serbaguna waktu lalu. Dimana telah dilaksanakan rapat paripurna penyerahan hasil laporan BPK untuk tahun 2021. Seminggu setelah itu kita laksanakan RDP.
Saya ingatkan Dikda Sulut bahwa ini penting. Karena laporan hasil BPK adalah dokumen publik yang bisa diakses," kata CNR.
Ketua Bapemperda ini membeber bahwa ada 3 yang menjadi rekomendasi dari pemeriksaan BPK terhadap Pemprov. Yang dua-duanya ada di Dikda.
"Pertama pengelolaan dan bantuan operasional sekolah yang masih perlu perbaikan, terutama dalam hal temuan yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Kedua keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun. Sehingga perlu dibuat mekanisme," bebernya.
Dua hal tersebut diingatkan bahwa tak perlu berbicara terkait dengan teknisnya. Tapi dua hal ini disampaikan bahwa yang diperingatkan atau direkomendasikan BPK pada 2022 untuk 2021 dan nantinya 2022 akan diaudit di 2023, kalau masih ada kesalahan-kesalahan lagi, maka Komisi 4 patut mempertanyakan apa yang dilakukan, sistem seperti apa yang dipakai .
"Saya selalu kritisi karena kami peduli dengan pendidikan. Oleh karena itu perlu diseriusi. Dan yang penting kesalahan-kesalahan, kekurangan di tahun kemarin diperbaiki," sarannya.
"Saya akan tetap kritik Dikda ketika apa yang dilakukan tidak sesuai. Yang penting bagaimana meningkatkan standar pendidikan anak-anak kita.
Prioritas perbaikan pekerjaan dan standar pendidikan," pungkasnya. (ando)