Ferry LiandoMANADOPOST.ID- Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang dalam proses penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024. Penyusunan daftar pemilih harus disusun secara akurat, karena berkaitan dengan hak-hak politik warga negara.
"Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Sehingga jangan sampai masyarakat kehilangan hak politiknya karena tidak akuratnya daftar pemilih," kata pengamat politik, Ferry Liando.
Menurut akademisi Universitas Sam Ratulangi ini, selain menjamin hak politik warga negara, daftar pemilih juga akan sangat membantu KPU dalam perencanaan logistik, penentuan jumlah TPS dan rekrutmen KPPS.
"Pegalaman yang sering terjadi adalah terdapat pemilih yang tidak bisa menggunkakan hak politiknya karena keterbatasan kertas suara dalam TPS. KPU mengambil kebijakan untuk memilih di TPS lain yang kertas suaranya masih tersedia," ujarnya.
Beberapa kondisi yang harus diantisipasi oleh KPUD adalah kondisi geografi beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Sehingga potensi terdaftarnya warga negara asing bisa saja terjadi.
Begitu juga dengan keadaan wilayah yang saling berdekatan. Potensi yang terjadi adalah pemilih yang tercatat ganda dalam dua daerah yang berbeda.
"Kondisi yang terjadi di wilayah perkotaan adalah dinamika kependudukan yang sangat tinggi. Kota Manado misalnya. Wilayah ini adalah pusat perekonomian, pusat pendidikan dan pusat pemerintahan. Bisa jadi banyak masyarakat yang berdatangan tanpa status administrasi kependudukan yang jelas," terangnya.
Pada pemilu 2019, jumlah pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPUD sebanyak 1,850,568. Namun, pada saat penetapan daftar pemilih hasil perbaikan terakhir (DPTHP 3), mengalami perubahan signifikan menjadi 1,908,115 pemilih.
"Artinya, memerlukan ketelitian bagi KPU untuk meneliti dan menelaah kembali agar daftar pemilih sementara pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU sebanyak 1.990.490, dapat menjadi lebih valid dan utuh," tuturnya.
Lebih jauh dijelaskan Liando, memerlukan koordinasi aktif dengan pihak Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil mengenai data-data faktual. Sebab, kata dua, jika sumber datanya salah, maka akan berpengaruh pada keakuratan daftar pemilih.
"Jangan lagi ada warga yang sudah meninggal dan atau pindah tapi masih terdaftar. Sebaliknya, warga yang baru memasuki 17 tahun, sudah menikah, sudah pension dari TNI/Polri, terlewati dalam pencatatan," imbaunya.
Liando mengatakan, perlu dipastikan apakah semua warga negara yang berumur 17 tahun sudah memiliki E KTP. Sebab, akan menjadi syarat untuk didaftarkan atau untuk memilih.
Lanjutnya, kesadaran masyarakat juga diharapkan terlibat dalam penyusunan daftar pemilih. Bawaslu dapat membuka aplikasi digital agar tersambung dengan informasi masyarakat yang namanya belum tercatat meski telah memenuhi syarat.
"Perlu juga menempatkan petugas pengawas di kantor pemerintah kelurahan dan desa untuk melayani pengaduan masyarakat," ucapnya.
Dia menyarankan, KPUD perlu mengoptimalkan aplikasi Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH). Sebab, penggunaan aplikasi ini juga kerap bermasalah.
"Apa yang diinput tidak terkonfirmasi oleh aplikasi ini sehingga terjadi perbedaan antara data yang diinput dengan data yang ditetapkan. Kelalaian dalam penyusunan daftar pemilih sangat beresiko. Sebab selain menghambat hak politik warga negara, dapat juga berpotensi terjadi pemungutan suara ulang atau menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi," tutupnya. (ando)
Pemuda GMIM harus berusaha bekerja sebagai bentuk kesaksian dan tanggung jawab. Hal ini yang dibekali ke Obor Pembangunan di PKPG GMIM tahun 2026 oleh Dekan Fisip Unsrat Manado Dr Ferry Liando saat jadi narasumber
Pengurus Wilayah Masyarakat Ilmuwan Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulut Periode 2026-2031 dilantik, Sabtu (13/6). Dari Luwansa Hotel Manado, Dr Joune Ganda dan Dekan FISIP Unsrat Dr Ferry Daud Liando resmi pimpin MIPI