Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oknum Legislator Diduga Hamili Seorang Gadis, Ini Respon DPRD Sulut

T
Penulis: Tanya Rompas❯
dr Fransiscus Andi Silangen
dr Fransiscus Andi Silangen
MANADOPOST.ID- Lembaga DPRD Sulut kembali menjadi sorotan. Kali ini dihebohkan dengan dugaan pelanggaran etik oleh salah satu legislator. Sebelumnya beredar di media sosial pengakuan seorang perempuan. Di mana perempuan tersebut mengaku dihamili oleh oknum wakil rakyat Sulut yang telah beristri. Menanggapi itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen mengatakan, nanti akan mencari tahu dulu apakah informasi itu benar atau tidak. "Nanti kita akan cari tahu data-datanya apa benar itu," ucap Silangen, Senin (8/5). Menurutnya, jika hal tersebut benar, itu merupakan persoalan pribadi. "Ini pribadi masing-masing. Tuhan ciptakan manusia itu diberikan kehendak bebas. Yang jadi perenungan kita, ya kita telah lakukan pembinaan, sudah disampai-sampaikan diingatkan di setiap ibadah rutin bersama lembaga DPRD Sulut setiap Senin," tuturnya. (ando)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasD

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyiapkan alokasi anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk mendukung peningkatan akses jalan di Kabu

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait dukungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer