
MANADOPOST.ID—Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara bekerja profesional. Selain itu juga harus konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Hal itu disampaikan Komisi I DPRD Sulut saat berkunjung di Kantor Inspektorat Minahasa Utara. Anggota Komisi I Melky J Pangemanan (MJP) mengatakan, Inspektorat harus aktif melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa (dandes) di seluruh desa.
"Pengelolaan dana desa perlu terus dikawal agar tepat sasaran dan tidak melanggar aturan yang berlaku," kata MJP.
Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa. 155 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun 2022.
Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa.
"Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara fokus bekerja melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kegiatan audit desa mencakup monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)," paparnya.
Dijelaskannya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
"Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi wabah Covid-19 yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat," jelasnya.
Penggunaan dandes 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka. Seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa, serta penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan desa.
"Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa," pungkasnya. (Ando)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




