
MANADOPOST.ID-Eksistensi masyarakat adat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu diakui oleh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat.
Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU pun meminta masyarakat adat di Sulut untuk tetap berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu dengan berbagai bentuk partisipasi.
"Dalam PKPU Parmas disebutkan bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat. Termasuk masyarakat adat," kata Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon.
Dia memberi contoh dan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut atas consern-nya dalam penyelenggaraan pemilu.
Dimana dalam pemilu 2019 AMAN menjadi pemantau pemilu terakreditasi di Bawaslu. Pada Pilkada 2020 juga menjadi mitra KPU Sulut yang banyak berperan dalam program pendidikan pemilih (voters education).
"Dan saat ini beberapa kader AMAN juga adalah penyelenggara pemilu,” ungkap Tinangon yang juga mantan penasehat AMAN Sulut dan pendiri serta mantan Ketua Gerakan Minahasa Muda (GMM).
Lebih jauh diterangkannya, terkait kedaulatan politik masyarakat adat di Sulut, jika menelisik jejak historis kultural dalam peradaban masyarakat Minahasa, maka Sulut, khususnya Minahasa merupakan pionir demokrasi Indonesia.
Menurutnya, Demokrasi telah berakar dalam kultur masyarakat Minahasa jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem masyarakat Minahasa tempo dulu yang tidak mengenal sistem kerajaan tetapi lebih mengutamakan musyawarah.
“Masyarakat Minahasa mulai dari ‘awu’ (keluarga), taranak, roong atau wanua hingga pakasaan lebih mengedepankan permusyawaratan dalam hikmat dan kebijaksanaan yang merupakan salah satu inti demokrasi,” terangnya.
Dari sisi demokrasi elektoral, lanjutnya, sebelum Indonesia merdeka, Minahasa telah mempraktikkan pemilu melalui pemilihan ukung (hukum tua/kepala desa). Juga ada pemilu lokal sebelum 1945 untuk memilih anggota Minahasa Raad (Dewan Minahasa) yang merupakan lembaga legislatif di tanah adat Minahasa saat itu.
“Karena pengalaman historis kultural tersebut, maka pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan semacam ‘uji coba’ pemilu di 2 tempat yaitu Yogyakarta dan Minahasa pada tahun 1951, sebelum pemilu nasional pertama pada tahun 1955,” jelasnya.
Dengan jejak historis kultural tersebut, dirinya meminta masyarakat ataupun ormas adat di Minahasa harus mempertahankan predikat sebagai pionir demokrasi Indonesia dengan terus konsisten berpartisipasi mengawal pemilu yang luber dan jurdil.
“Masyarakat adat, jangan golput," tutupnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




