
MANADOPOST.ID-Politik uang termasuk sumber kerawanan yang rentan terjadi di pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
Maka dari itu, pemetaan kerawanan isu politik uang penting dilakukan sebagai upaya pencegahan agar politik uang tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
Hal itu dikatakan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut Steffen Linu.
"Pasal 93 huruf e dalam Undang-Undang Pemilu jelas bahwa Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu termasuk politik uang," ungkapnya.
Linu juga menjelaskan definisi kerawanan pemilu serta tujuan pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis adalah kerawanan pemilu.
Pemetaan kerawanan pemilu yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk melakukan pemetaan kerawanan isu politik uang dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024.
"IKP dijadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan, serta dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu, khususnya dalam isu politik uang," terangnya.
Dia membeber juga ada berbagai isu strategis dalam politik uang. Yakni, politik uang terjadi sebelum masa kampanye, terjadi sebelum hari pemungutan suara.
"Kemudian pelaku politik uang hanya merujuk pada pelaksana, peserta dan tim kampanye (tidak setiap orang). Politik uang secara digital, kegiatan sosial diwarnai politik uang serta program pemerintah diwarnai politik uang," paparnya.
Merujuk data IKP Bawaslu, ada 5 Provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi politik uang yakni, Maluku utara dengan skor (100), kemudian di susul Lampung (55,56), Jawa Barat (50), Banten (44,44) dan terakhir Sulawesi Utara (38,89).
Untuk itu, dia mengingatkan kurang lebih ada tiga modus politik uang yakni, memberi langsung, memberi barang, memberi janji.
Sedangkan pelaku politik uang adalah kandidat, tim sukses, tim kampanye, aparatur sipil negara, penyelenggara adhoc, simpatisan/pendukung," ungkapnya.
Berbagai rekomendasi penting yang perlu didorong sebagai langkah pencegahan Bawaslu yakni pertama, mengoptimalkan sosialosasi tentang bahaya politik uang sebagai upaya pencegahan.
Salah satunya melalui gerakan pencegahan yang cukup masif dengan melibatkan masyarakat. Program desa anti politik uang perlu dihidupkan dengan program-program yang menarik.
Kedua, memperkuat regulasi sebagai bentuk komitmen perlawanan terhadap praktik politik uang. Meskipun demikian, langkah-langkah antisipatif di tengah belum kuatnya regulasi, tetap bisa dilakukan.
"Misalnya langkah di sebuah wilayah yang menggunakan pendekatan hukum adat sebagai alternatif untuk upaya pencegahan," tuturnya.
Ketiga, memasifkan aksi penindakan setiap laporan politik uang sebagai upaya menciptakan efek jera.
Perlu juga diperkuat dengan program-program kampanye anti politik uang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun jejaring pengawas partisipatif guna mempersempit
peluang terjadinya politik uang. (Ando)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

