
MANADOPOST.ID—Pelaporan dugaan pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 di Pilkada Minahasa Utara (Minut) sudah dilakukan.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan DPP Partai Gerindra menggunakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi tim hukum partai pengusung calon Bupati-Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut), Melky J Pangemanan dan Christian Kamagi (MJP-CK).
Salah satu Tim hukum MJP-CK ini adalah Supriyadi Pangellu SH MH. Menurutnya telah disampaikan laporan resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dengan salinan laporan dikirimkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami hanya meminta agar KPU sebagai penyelenggara Pemilu di semua tingkatan melaksanakan amanat Undang-undang. Payung hukumnya ada, dan sanksinya diatur. KPU harus berpegang pada itu,”tegas Supriyadi Pangellu, yang juga merupakan mantan Anggota Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara.
Selain melaporkan kasus ini ke KPU dan Bawaslu RI, tim hukum MJP-CK juga telah menyerahkan bukti-bukti terkait pelanggaran kepada DKPP.
Tidak hanya dari Partai Gerindra, dukungan penuh juga datang dari LBH DPP PSI, diwakili oleh Octo Arystho, SH MH.(gel)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

