
MANADOPOST.ID—Politikus Partai Golkar yang duduk sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024–2029 menunjukkan komitmen dalam membahas isu-isu strategis daerah.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut dan perwakilan diler kendaraan bermotor, berbagai isu krusial terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor dan program sosial menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Eugenia Paruntu (MEP), yang juga koordinator Komisi II mengingatkan pentingnya optimalisasi kebijakan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). MEP menekankan kebijakan ini harus diterapkan secara adil dan proporsional agar tidak memberatkan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah.
“Kami mendorong optimalisasi kebijakan pajak kendaraan bermotor untuk mendukung peningkatan PAD. Dana ini nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus memastikan adanya keadilan dan proporsionalitas, agar tidak membebani masyarakat kecil,” katanya.
Ia mengusulkan penguatan sistem pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi. “Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui digitalisasi pembayaran, penghapusan denda administrasi, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Ini tidak hanya mempermudah masyarakat tetapi juga meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak,” jelasnya.
Selain isu pajak, MEP menyinggung mengenai program-program sosial. Ia mengusulkan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial, seperti pengangkatan anak, dapat dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBe) atau pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

