Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Legislator Dapil Nustar, Pertanyakan Hibah Rumah Ibadah

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Vionita Kuerah
Vionita Kuerah

MANADOPOST.ID – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara, Vionita Kuerah, menyoroti ketidakadilan dalam distribusi hibah rumah ibadah yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulut.


Advertisement

Ia menegaskan bahwa untuk tahun 2025, tidak ada satu pun alokasi hibah bagi rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro (Sitaro), sementara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud justru mendapatkan bantuan tersebut.

"Berdasarkan data yang ada, untuk tahun 2025 tidak ada alokasi bantuan hibah bagi daerah kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro (Sitaro). Padahal, Sangihe dan Talaud mendapat hibah tersebut. Ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa rumah ibadah di daerah kepulauan sangat membutuhkan dukungan pemerintah, mengingat tingginya biaya pembangunan akibat harga bahan bangunan yang lebih mahal serta biaya transportasi yang besar.

Advertisement

"Ada banyak rumah ibadah yang belum menerima hibah. Kami sudah meminta Biro Kesra untuk memperhatikan hal ini. Jika ada proposal yang masuk dari kepulauan, mohon agar diprioritaskan,” ujar politisi perempuan ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Fredie Kaligis, memastikan bahwa pemerintah tetap memperhatikan daerah kepulauan. Namun, ia mengungkapkan bahwa selama ini ada kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban hibah dari penerima manfaat di daerah kepulauan, yang menyebabkan mereka terhambat dalam mendapatkan bantuan.

"Memang sebelumnya ada kendala, terutama dalam hal pelaporan pertanggungjawaban yang sering terlambat dari para penerima hibah di kepulauan. Tetapi kini sudah ada mekanisme agar laporan mereka dikoordinasikan dengan Biro Kesra kabupaten setempat," jelas Kaligis.

Advertisement

Selain itu, Kaligis juga mengingatkan bahwa pengajuan hibah untuk rumah ibadah harus dilakukan sejak awal tahun hingga Juni agar bisa diverifikasi dengan baik.

"Hibah harus diajukan paling lambat pertengahan tahun. Dengan begitu, kita bisa mengecek kembali rumah ibadah mana yang sudah mendapat bantuan dan mana yang belum, agar bisa dianggarkan pada tahun 2026," tandasnya. (ewa)

Advertisement
Editor : Baladewa Setlight
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer