Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gedung Cengkeh di Rusak, Silangen: DPRD Lagi Reses

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
RICUH: Aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian dalam demonstrasi di Kantor DPRD Sulut.
RICUH: Aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian dalam demonstrasi di Kantor DPRD Sulut.

MANADOPOST.ID – Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) TNI di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berakhir ricuh.


Advertisement

Sejumlah mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan penolakan mereka, namun aksi tersebut berujung pada perusakan fasilitas gedung DPRD Sulut.

Massa aksi bahkan mencoret dinding Gedung Cengkih, tempat para wakil rakyat Sulut berkantor.

Situasi memanas ketika demonstran yang awalnya berorasi akhirnya meluapkan emosi dengan tindakan destruktif.

Advertisement

Menanggapi kejadian ini, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, membenarkan adanya pengrusakan fasilitas kantor DPRD Sulut.

Saat dihubungi Manado Post, ia memberikan pernyataan singkat bahwa saat ini DPRD Sulut sedang dalam masa reses.

“Benar ada pengrusakan fasilitas kantor DPRD,” ujar Silangen singkat. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari pihak DPRD terkait perbaikan fasilitas yang dirusak massa aksi, Silangen tidak memberikan jawaban konkret.

Advertisement

Menanggapi insiden ini, Pengamat Pemerintahan dan Politik Sulut, Dr Jhony Lengkong, menilai bahwa DPRD Sulut dan pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang berujung anarkis merupakan sinyal bahwa ada kegelisahan publik yang tidak tersalurkan dengan baik.

“Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan etika. Pengrusakan fasilitas negara hanya akan mengaburkan tujuan utama dari aksi tersebut,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa DPRD Sulut tidak bisa hanya diam dengan alasan sedang reses.

“Para wakil rakyat harus segera merespons dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa agar aspirasi mereka bisa tersampaikan dengan cara yang lebih konstruktif,” tegasnya.

Aksi demonstrasi ini menambah panjang daftar penolakan terhadap revisi UU TNI, yang dinilai mahasiswa sebagai ancaman bagi demokrasi dan supremasi sipil.

Namun, dengan berujung pada kericuhan dan pengrusakan fasilitas, pesan yang ingin disampaikan mahasiswa justru berisiko tenggelam oleh sorotan terhadap tindakan anarkis yang terjadi. (ewa)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer