
MANADOPOST.ID—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan rapat daring bersama seluruh jajaran KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dalam rangka internalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom dan dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu.
Dalam arahannya, Lanny Ointu menegaskan kegiatan pemutakhiran data pemilih tidak hanya merupakan kewajiban teknis semata, namun merupakan bagian krusial dari upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. “Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemahaman yang utuh terhadap regulasi yang menjadi dasar hukumnya,” tegas Lanny.
Sebagai metode internalisasi, peserta rapat yang terdiri dari anggota KPU Divisi Perencanaan, Data & Informasi, Kasubbag Perencanaan Data & Informasi, serta admin/operator Sistem Data Pemilih (Sidalih) dari seluruh kabupaten/kota secara bergiliran membaca dan mendalami isi PKPU tersebut. Pendekatan partisipatif ini dirancang agar seluruh peserta tidak hanya memahami isi regulasi secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja dan situasi di masing-masing daerah.
Rapat daring ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi aktif, di mana berbagai kendala teknis, pemanfaatan teknologi informasi, hingga koordinasi lintas sektor dalam hal data kependudukan turut dibahas.
Fokus utama diskusi mencakup optimalisasi sistem informasi pemilu, serta pentingnya integrasi antara data pemilih dengan data kependudukan sebagai dasar validasi.
KPU Sulut berharap melalui internalisasi ini, seluruh jajaran KPU kabupaten/kota akan semakin memahami pentingnya prinsip akurasi, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam pelaksanaan PDPB. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari langkah strategis dalam menyukseskan tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang yang berbasis pada data pemilih yang valid dan terpercaya.
“Dengan memahami betul isi PKPU ini, kami yakin seluruh personel KPU di daerah akan lebih siap menjalankan proses PDPB sesuai standar dan ketentuan hukum,” tutup Lanny Ointu.(gel)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

