
MANADOPOST.ID—Program nasional Koperasi Merah Putih mendapat perhatian banyak pihak. Diketahui tujuannya sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis komunitas desa dan kelurahan, dengan tujuan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Namun, belakangan muncul banyak spekulasi. Yakni terjadi praktik nepotisme dalam pembentukan pengurusnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Carl Schramm memperingatkan tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme seleksi yang terbuka, inisiatif ini bisa menyimpang dari semangat awalnya.
Menurutnya, pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Sulut harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik nepotisme serta konflik kepentingan.
Dia mengakui ada sejumlah keluhan warga yang ramai disuarakan melalui media sosial. Warga menyoroti adanya dugaan bahwa sejumlah pengurus koperasi di beberapa wilayah diisi oleh kerabat dari perangkat desa atau kelurahan. Bahkan, beberapa koperasi disebut-sebut dikuasai oleh kelompok dari partai politik tertentu.
“Tidak boleh ada nepotisme,” tegas Schramm. Ia menyebut, keterlibatan keluarga perangkat desa dalam struktur koperasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan merusak tujuan utama pendirian koperasi, yakni memberdayakan ekonomi rakyat secara adil dan merata.
Schramm, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut ini, meminta perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Dinas Koperasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepengurusan koperasi di tiap wilayah.
“Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari Kepala Dinas Koperasi Provinsi dan Kadis Koperasi Kabupaten/Kota. Kalau perlu harus dievaluasi,” tegasnya lagi.(gel)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

