Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dibahas Pansus DPRD, RPJMD Sulut 2025–2029 Resmi Jadi Perda

A
Penulis: Angel Rumeen❯

 

Photo
Photo

MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna penetapan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Jumat (8/8).


Advertisement

Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD didampingi wakil ketua Royke Anter, Michaela Paruntu, dan Stella Runtuwene dan dihadiri Gubernur Yulius Selvanus dan jajaran.

Ketua Pansus yang membahas perda ini, Louis Carl Schramm yang memaparkan pandangan lima fraksi menuturkan, pembahasan perda tersebut telah melalui mekanisme yang sudah sesuai aturan. Dia menuturkan, ada sejumlah catatan kritis DPRD untuk menyempurnakan pelaksanaan perda ini.

Photo
Photo

Advertisement

“Pemerintah harus memberi perhatian serius kepada kelompok rentan seperti petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM. Selain itu, sistem perlindungan sosial yang kuat juga perlu dibangun,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

Photo
Photo

Menurutnya, sangat penting pembangunan merata hingga ke pelosok daerah, termasuk wilayah kepulauan, perbatasan, dan desa-desa tertinggal. Pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan jaringan digital dipandang sebagai hak dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan.

Advertisement

Konektivitas digital dan akses jalan juga menjadi sorotan. Schramm mengusulkan pembangunan jalan penghubung di Sonder, Pinaras, Sawangan, Tondano, Romboken, Paso, dan Kakas, serta pembangunan jaringan listrik dan internet di wilayah pesisir dan Minahasa.

Photo
Photo

“Generasi muda harus menjadi subjek utama pembangunan. Pendidikan di Sulut perlu diarahkan pada pembentukan karakter kebangsaan dan literasi digital,” lanjutnya.

DPRD juga menyuarakan perlunya sinergi antara RPJMD dan dokumen perencanaan lain seperti RTRW, yang masih dalam tahap finalisasi. Menurut Schramm, ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan jika tidak segera dikonsolidasikan.

Photo
Photo

Kemudian, infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan. Sejumlah bangunan sekolah dilaporkan terbengkalai, bahkan ditinggalkan oleh pelaksana proyek. Fraksi meminta pemerintah bertindak tegas dan memberikan intervensi nyata.

Isu ketahanan pangan menjadi perhatian selanjutnya. RPJMD didorong untuk mendorong kedaulatan pangan melalui program pertanian lokal, teknologi inovatif, serta hilirisasi komoditas unggulan Sulut. Gerakan “Marijo Batanam” juga diminta untuk terus digiatkan sebagai langkah konkret menuju swasembada pangan.

Photo
Photo

Dalam aspek anggaran, Schramm menyatakan kekhawatirannya terhadap pagu indikatif yang belum sepenuhnya menjamin pencapaian target RPJMD. Transparansi anggaran dan evaluasi perangkat daerah menjadi keharusan untuk mencegah deviasi yang merugikan.

“DPRD mendorong agar sepuluh target indeks reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah dijadikan indikator keberhasilan pembangunan,” ujarnya.

Dukungan untuk pelayanan publik berbasis digital juga ditegaskan, termasuk koordinasi antarlembaga agar 12 program strategis dalam RPJMD bisa tercapai optimal, terutama di sektor sanitasi, perumahan, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Photo
Photo

Penekanan juga diberikan pada perhatian terhadap kelompok rentan sosial seperti panti asuhan dan panti werda. DPRD meminta agar mereka mendapat dukungan berkelanjutan berupa bahan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.

Schramm mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar terhadap pelaksanaan RPJMD 2025–2029. “Semoga Perda ini menjadi pedoman yang tidak hanya di atas kertas, tapi sungguh-sungguh menjadi dasar pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Photo
Photo

Di tempat yang sama, Gubernur Yulius Selvanus memberi apresiasi pada masukan-masukan DPRD dan berterima kasih atas pembahasan yang telah dilakukan.

“Apa yang sudah kita rencanakan dan termuat dalam dokumen RPJMD ini, tentunya semakin membuka harapan kita bersama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius Selvanus. “Menjadi harapan kiranya, ke depan kita dapat melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan, dengan mengacu pada RPJMD, serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk bersama-sama memajukan daerah dan membawa masyarakat Sulawesi Utara semakin sejahtera,” sambungnya.(*)

 

Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer