Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cindy Wurangian: Ranperda RTRW Tak Boleh Persulit Masyarakat

A
Penulis: Angel Rumeen❯


Advertisement

 

Priscilla Cindy Wurangian
Priscilla Cindy Wurangian

MANADOPOST.ID—Berbagai catatan diberikan panitia khusus DPRD Sulut terkait Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di antaranya yang disampaikan Wakil Ketua Pansus Priscilla Cindy Wurangian (PCW).

Advertisement

Wakil rakyat asal dapil Minut-Bitung ini mengingatkan ranperda tersebut harus hadir untuk kepentingan masyarakat luas, bukan malah menyulitkan. Menurutnya, penyusunan RTRW tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus memperhatikan aspek praktis serta sosial-budaya yang hidup di tengah masyarakat Sulut.

“Ranperda ini harus diatur sebaik mungkin, sedalam mungkin. Karena RTRW menjadi pedoman dan acuan bagi masyarakat dari berbagai profesi dan juga bagi investor. Kalau saya sebagai investor, saya tentu butuh kejelasan. Kalau Perda-nya tidak spesifik, akan sulit untuk berinvestasi,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar .

Dia melanjutkan, regulasi zonasi yang diatur dalam Ranperda RTRW masih terlalu umum dan kurang memperhatikan realitas di lapangan. Ia mencontohkan penataan kawasan pemukiman yang tidak menyebutkan secara rinci larangan atau batasan di wilayah tersebut.

Advertisement

“Jangan sampai Perda ini justru menyusahkan masyarakat. Contoh di kawasan pemukiman, seharusnya ditulis jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Ini perlu diperbaiki,” ujarnya.

Selain kejelasan teknis, PCW pun menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan RTRW. Ia mencontohkan Provinsi Bali yang telah berhasil mengintegrasikan aspek budaya lokal ke dalam RTRW mereka.

“Kita jangan hanya menyalin dari aturan yang lebih tinggi. Harus juga melihat situasi lokal. Pemerintah pusat juga sudah mengingatkan pentingnya memasukkan kearifan lokal dalam dokumen RTRW ini,” jelasnya.

Isu lainnya yang dibahas adalah tentang kawasan pertahanan dan keamanan. Menurut Wurangian, penataan zonasi untuk kawasan strategis ini tidak bisa diputuskan sepihak tanpa koordinasi dengan pemangku kepentingan yang relevan.

“Jangan kita atur seenaknya soal kawasan pertahanan dan keamanan. Harus koordinasi dan komunikasi intensif dengan pihak terkait karena itu menyangkut kepentingan nasional,” tegasnya.

Ia meminta semua masukan dan usulan yang muncul dalam proses pembahasan dicatat dengan baik dalam notulen resmi agar tidak hilang atau diabaikan dalam proses finalisasi Ranperda.(gel)

 

Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer