
MANADOPOST.ID—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi daerah.
Hal ini terlihat dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema 'Sinergitas Bawaslu Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Memperkuat Demokrasi di Sulut'.
Acara tersebut dibuka langsung Anggota Bawaslu RI Dr Herwyn Malonda dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, perwakilan partai politik, Bawaslu kabupaten/kota, dan akademisi.
Ketua Bawaslu Sulut Dr Ardiles Mewoh menyampaikan apresiasi pada Bawaslu RI atas kepercayaan dan dukungan untuk melaksanakan kegiatan penting ini di Sulut.
“Bawaslu Sulut pasca Pemilu 2024 dan Pilkada telah melaksanakan berbagai kerja-kerja demokrasi, tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai lembaga yang berkontribusi membangun demokrasi melalui program kelembagaan," ujar Mewoh.
Ia menambahkan kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kemitraan strategis antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan yang selama ini telah menjadi mitra penting dalam mewujudkan pemilu yang damai dan kondusif di Sulawesi Utara.
Sementara Malonda dalam paparannya menegaskan ke depan Bawaslu Sulut memiliki tiga peran strategis yang harus mulai diperkuat sejak dini, dengan merujuk pada pelajaran dari Pemilu 2024.
“Pertama, Bawaslu harus berperan sebagai pencegah aktif, artinya tidak hanya menunggu tahapan pemilu. Salah satu cara paling efektif adalah memperkuat literasi digital, apalagi dengan masifnya penggunaan teknologi dan artificial intelligence saat ini," jelas Malonda.
Kedua, menurutnya, Bawaslu perlu membangun early warning system untuk mendeteksi potensi konflik, pelanggaran sistematis, dan kerawanan dalam proses pemilu jauh sebelum tahapan dimulai.
"Ini juga menjadi bagian penting yang perlu disinergikan dengan lembaga seperti Kesbangpol, karena potensi konflik harus bisa diidentifikasi sejak dini," tambahnya.
Ketiga, dia menekankan pentingnya pendidikan pengawasan partisipatif, yaitu dengan memberikan pendidikan elektoral secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.
"Walaupun masih terbatas karena efisiensi anggaran, kami telah memulai pendidikan pengawasan partisipatif dengan melibatkan pemilih pemula, dan harapannya akan kita masifkan di tahun 2026," ucapnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan empat narasumber utama dari unsur pemerintah dan penegak hukum, yakni dari Kesbangpol Sulut, Polda Sulut, Ketua KPU Sulut, dan Kejaksaan Tinggi.(gel)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

