
MANADOPOST.ID—Dinamika hubungan politik hukum antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah (perda).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Jakarta, kebutuhan akan ruang keberatan dan banding terhadap hasil pembinaan dan pengawasan (binwas) ranperda maupun perda menjadi isu utama.
Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk ranperda dan perda harus diimbangi dengan mekanisme yang adil ketika hasil evaluasi atau pengawasan dinilai merugikan daerah.
Menurutnya, pembentukan perda tidak bisa dilepaskan dari kerangka besar politik hukum nasional yang mengatur hubungan pusat dan daerah. “Pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan ranperda dan perda harus diikuti dengan adanya ruang keberatan dan banding terhadap hasil binwas,” ujarnya dalam forum tersebut.
RDPU ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari legislatif daerah, akademisi, hingga praktisi hukum pemerintahan. Diskusi berkembang pada pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


