Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Program Beasiswa

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Priscilla Cindy Wurangian
Priscilla Cindy Wurangian

Advertisement

 

MANADOPOST.ID—Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengawal anggaran bantuan pendidikan untuk kelas 12 SMA/SMK. Dimana pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut belum lama ini, diketahui ada anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk program bantuan pendidikan tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Priscilla Cindy Wurangian kesempatan itu meminta penjelasan rinci terkait mekanisme penyaluran bantuan yang direncanakan menyasar 2.000 siswa dengan nominal masing-masing Rp1 juta.

Advertisement

Menurut srikandi Pantai Golkar ini, program bantuan pendidikan harus benar-benar memperhatikan prinsip pemerataan agar seluruh siswa berprestasi dan kurang mampu di 15 kabupaten/kota bisa memperoleh kesempatan yang sama.

“Bagaimana persentase pembagiannya per kabupaten/kota? Apakah diatur oleh Dinas atau dibuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mendaftar? Kami juga perlu tahu apakah siswa yang sudah menerima tahun lalu bisa kembali mendaftar di tahun 2026 ini,” ujarnya.

Ia mengingatkan pentingnya sosialisasi secara masif kepada sekolah-sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, banyak siswa berprestasi yang sebenarnya layak menerima bantuan namun belum mengetahui adanya program tersebut.

Advertisement

Program beasiswa ini sendiri menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial pendidikan yang mulai dijalankan Pemerintah Provinsi Sulut sejak tahun lalu. Program tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang belum tersentuh bantuan pusat seperti Program Indonesia Pintar atau PIP.

Menanggapi pertanyaan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Femmy Suluh, menjelaskan bantuan tersebut memang diprioritaskan bagi siswa kelas 12 tahun 2026.

Suluh menegaskan seleksi penerima dilakukan secara ketat untuk menghindari penerima ganda serta memastikan bantuan tepat sasaran. Salah satu syarat utama yakni siswa belum menerima bantuan PIP dari pemerintah pusat.

“Kriteria utamanya adalah siswa yang belum menerima PIP agar tidak terjadi double anggaran. Kami melakukan validasi data tidak hanya dari data siswa, tapi juga melibatkan verifikasi guru dan pemerintah setempat untuk memastikan mereka layak dibantu, baik dari sisi ekonomi maupun prestasi akademik dan non-akademik,” jelasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rp400 Juta Digelontorkan untuk Pendidikan, 180 Mahasiswa Disiapkan Jadi Agen Perubahan

Rp400 Juta Digelontorkan untuk Pendidikan, 180 Mahasiswa Disiapkan Jadi Agen Perubahan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tidak hanya memberikan bantuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Lebih jauh, dukungan

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasD

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyiapkan alokasi anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk mendukung peningkatan akses jalan di Kabu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer