Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Minta Dokumen RTRW Harus Bisa Diakses Publik

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Anggota Pansus DPRD Cindy Wurangian dalam rapat penyempurnaan dokumen RTRW.
Anggota Pansus DPRD Cindy Wurangian dalam rapat penyempurnaan dokumen RTRW.

Advertisement

 

MANADOPOST.ID—Akhirnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025-2045 tuntas. DPRD Provinsi Sulut menaruh banyak harapan. Di antaranya disamoaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Cindy Wurangian.

Dalam rapat lanjutan Selasa (9/6), Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyebut pemprov harus memastikan dokumen yang telah disempurnakan bisa diakses masyarakat luas. Untuk berbagai kepentingan termasuk investasi.

Advertisement

“Sebelumnya saya meminta keterbukaan informasi dan pihak eksekutif melakukannya dengan memberikan data spasial dan kejelasan zonasi wilayah. Sudah ada penyajian dokumen peta digital yang lebih rinci dan mudah diakses. Peta yang sebelumnya diberikan masih berbentuk PDF biasa, sehingga ketika diperbesar atau di-zoom in, gambarnya pecah dan batas-batas wilayahnya tidak terlihat jelas. Namun, dalam dokumen penyempurnaan kali ini, pemerintah daerah sudah memenuhinya dengan menyediakan format peta digital yang jauh lebih rinci,” ujarnya.

Ia menilai perubahan format peta menjadi lebih presisi sangat penting guna menghindari potensi salah tafsir batas wilayah di lapangan. Menurutnya, ketidakjelasan batas kawasan dapat memicu konflik agraria maupun persoalan tata ruang di masa mendatang.

Selain persoalan teknis pemetaan, Cindy mengapresiasi penyusunan dokumen ringkasan khusus yang kini memuat data lebih lengkap mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya di Sulawesi Utara.

Advertisement

Ia menjelaskan, rincian tersebut memberikan gambaran jelas mengenai wilayah yang harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan wilayah yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. “Informasi luasan wilayah yang dijaga ketat untuk kelestarian lingkungan versus wilayah yang bisa dikembangkan secara ekonomi kini sudah dicantumkan dengan jelas,” katanya.(*)

 

Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Daftar 63 Blok Tambang Rakyat yang 'Dilegalkan' Pemerintah, Dikuasai Wilayah Bolmong Raya

Daftar 63 Blok Tambang Rakyat yang 'Dilegalkan' Pemerintah, Dikuasai Wilayah Bolmong Raya

Sementara itu, untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah daerah telah mengajukan sekitar 14 usulan blok WPR. Namun seluruh usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum memperoleh status resmi dalam R

Baru 63 Blok WPR yang Dinyatakan 'Legal' dari Usulan 232 di RTRW, Begini Penjelasan Sekprov Sulut

Baru 63 Blok WPR yang Dinyatakan 'Legal' dari Usulan 232 di RTRW, Begini Penjelasan Sekprov Sulut

Menurut Tahlis, RTRW yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menerbitkan izin pertambangan rakyat. Kepastian tata ruang dinilai menjadi syarat penting untuk memastika

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer