Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bertemu BPS, DPRD Singgung Indeks Demokrasi Sulut

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Audiensi yang dilakukan BPS Sulut dengan jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut, di ruang Ketua DPRD Provinsi Sulut, pekan lalu. (Sumber foto: Setwan Sulut)
Audiensi yang dilakukan BPS Sulut dengan jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut, di ruang Ketua DPRD Provinsi Sulut, pekan lalu. (Sumber foto: Setwan Sulut)

Advertisement

 
 

MANADOPOST.ID—Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Nilai IDI yang sebelumnya mencapai 81,87 pada 2024 turun menjadi 73,03 pada 2025, sehingga bergeser dari kategori tinggi menjadi kategori sedang.

Advertisement

Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan penting saat Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B KBD, menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara di Kantor DPRD Sulut, belum lama ini.

Pertemuan yang turut dihadiri anggota DPRD Sulut Jeane Lalujan, Billy Lombok, dan Cindy Wurangian itu tidak sekadar membahas penyampaian data statistik. Lebih jauh, angka penurunan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi bahan refleksi bagi lembaga legislatif untuk melihat kembali kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Utara.

Silangen menilai data yang disampaikan BPS harus ditempatkan sebagai instrumen evaluasi. Menurutnya, setiap indikator yang mengalami penurunan perlu dicermati agar pemerintah daerah dan lembaga perwakilan dapat menentukan langkah perbaikan yang terukur.

Advertisement

“Data dari BPS harus dijadikan bahan refleksi dan dasar kebijakan. Jika ada indikator yang menunjukkan penurunan, kita harus merespons dengan kebijakan yang konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut,” katanya.

Penurunan IDI tersebut menjadi penting karena kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, bagaimana lembaga publik menjalankan kewenangannya, serta sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan.

BPS sendiri dalam pertemuan tersebut mendorong penguatan komunikasi dengan DPRD sebagai pengguna data. Selain penyampaian temuan statistik, kedua pihak membahas mekanisme pelaporan, peningkatan kualitas data, serta pentingnya literasi statistik di lingkungan anggota dewan.(gel)

Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Banggar Ingatkan Perbaikan Ruas Jalan Bitung-Minut di RAPBD 2027

Dalam rapat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11), legislator dari Fraksi Partai NasD

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Jawab Aspirasi Warga Pulau, Alokasikan 102 Miliar di APBD 2027 untuk Jalan Lingkar Salibabu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menyiapkan alokasi anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk mendukung peningkatan akses jalan di Kabu

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Diterima Wamen, Silangen Cs Konsultasikan Program Bantuan Keluarga Berisiko Stunting di BKKBN

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait dukungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer