
MANADOPOST.ID—Mekanisme penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sulawesi Utara mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Sulut, Stela Marlina Runtuwene, A.Md. Sek.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mempertanyakan teknis pelaksanaan program RTLH, khususnya terkait ketentuan rumah penerima yang harus dibongkar terlebih dahulu sebelum pembangunan rumah baru dilakukan.
Hal itu disampaikan Stela dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Sulut Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sulut, Selasa (15/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Stela lebih dulu meminta penjelasan mengenai jumlah bantuan RTLH yang dialokasikan melalui APBD Perubahan.
“Di perubahan ini ada berapa bantuan RTLH yang disiapkan?” tanya Stela kepada jajaran TAPD dan kepala perangkat daerah yang hadir.
Bagi Stela, yang tidak kalah penting dari jumlah bantuan adalah memastikan proses pelaksanaannya tidak mengabaikan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia meminta agar kuota bantuan yang telah ditetapkan dikomunikasikan dengan baik, termasuk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




