Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satukan Persepsi, IPDN Gelar Sosialisasi UU Ciptaker di Sulut

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Photo
Photo
MANADOPOST.ID— Guna menyatukan persepsi dan pemahaman dalam mengimplementasikan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kepada sejumlah pihak di Sulawesi Utara (Sulut), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyosialisasikan sekaligus menginventarisasi aspirasi yang nantinya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. "IPDN sebagai perguruan tinggi juga dalam pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat khususnya kita berupaya untuk ikut mengambil bagian khususnya memberikan penjelasan terhadap UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh presiden pada tanggal 2 November 2020. Pembahasannya dibagi lima cluster, pertama cluster peningkatan ekosistem dan perizinan berusaha, cluster ketenagakerjaan riset dan inovasi, cluster kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, cluster pengadaan tanah dan kawasan ekonomi, dan cluster investasi pemerintah pusat dan administrasi pemerintahan. Nah, sosialisasi seperti ini dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Kalau kami dari IPDN ambil bagian terkait dengan inventarisasi aspirasi yang akan ditampung untuk kita sampaikan ke Kemendagri untuk RPP-nya nanti," kata Rektor IPDN Hadi Prabowo di Grand Kawanua Manado, Rabu (11/11). Katanya, RPP-nya jangan membuat birokrasi lagi sebab dalam UU Cipta Kerja ini sudah menyatukan 76 UU. UU ini lebih sederhana dan memberi keyakinan percepatan dalam buka usaha, dampaknya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Menurut Prabowo, dengan UU No 11 tahun 2020 ini akan mengefektifkan perizinan dan birokrasi, sebab selama ini birokrasi di Indonesia cukup gemuk, dan mengurus perizinan berbelit-belit, memakan biaya besar dan imbasnya investor lari semua. Sementara itu, Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, menuturkan Sulut merupakan provinsi yang sangat kondusif, aman dan toleran. Kalau pada saat aksi ujuk rasa di beberapa daerah terjadi kerusuhan kita bersyukur di Provinsi Sulut aman, damai dan tentram. "Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi profesi, organisasi buruh dan pekerja juga mahasiswa serta forkopimda yang sangat komunikatif, kita koordinasi terus-menerus melakukan pertemuan komunikasi dan kami juga menyerap aspirasi yang disampaikan kepada kami sehingga suasana tetap tercipta aman dan damai," ujarnya. Ia melanjutkan, UU Ciptaker itu ada sekitar 1.187 ini tentu sangat sulit bagi kita untuk bisa memahami secara utuh. Oleh karena itu, sosialisasi ini sangat penting sekali untuk kita bisa mendiskusikan, memahami sekaligus memberikan masukan dalam rangka membuat UU atau peraturan pelaksanaannya. "Kebanyakan yang melakukan unjuk rasa kemarin itu sebagian besar sebenarnya tidak tahu belum paham isinya karenakan memang sulit sekali untuk mendapatkan dokumennya, sementara kami di Sulut melakukan dialog komunikasi dengan intensif membahas subtansi-subtansi yang bisa kami terima terkait dengan UU Ciptaker ini sehingga kami memahami bahwa tujuan dari undang-undang ini baik tetapi sebagai sebuah produk tentu ada peluang untuk diperbaiki," tambahnya. "Untuk implementasinya tentu kita masih perlu menunggu peraturan dari tindak lanjutnya ada PPnya, ada peraturan menteri dan seterusnya dari situlah ini juga dipersiapkan dalam waktu singkat dan dalam waktu singkat akan dipersiapkan oleh pemerintah setelah itu kita akan lakukan kita laksanakan di pemerintah daerah termasuk juga di Sulut," tutupnya. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Sulut, Rektor IPDN Kampus Sulut Noudy Tendean, jajaran Kemendagri, Pemprov Sulut serta perwakilan dari buruh dan mahasiswa Sulut.(*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hengky Honandar Tegas: ASN Harus Mampu Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Hengky Honandar Tegas: ASN Harus Mampu Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, ASN harus mampu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer