Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SE Peniadaan Mudik Ada Pengecualian, Apa itu? Mari Simak

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan dalam acara vaksinasi Covid-19. (Balladewa/MP)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan dalam acara vaksinasi Covid-19. (Balladewa/MP)
MANADOPOST.ID - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait peniadaan mudik dengan nomor 440/21.2415/Sekr.Ro-Hukum. SE tersebut mengatur larangan-larangan untuk masyarakat melakukan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Namun dari larangan-larangan tersebut ada poin pengecualian didalamnya. Apa saja? Mari simak. Jadi ada pengecualian bagi orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak saat Lebaran, meliputi: - Orang yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas, seperti ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan pimpinan. - Kunjungan keluarga sakit. - Kunjungan duka anggota keluarga meninggal. - Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping) - Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping) - Pelayanan kesehatan darurat Sementara itu, selain orang ada jugabpengecualian kendaraan yang boleh beroperasi dan melakukan perjalanan, yaitu: - Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI - Kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri - Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol - Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah Mobil barang dan tidak membawa penumpang - Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi. - Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam SE tersebut terdapat sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan. Sanski tersebut juga diakui Gubernur Sulut Olly Dondokambey. "Kalau melanggar pasti ada sanksinya. Ini adalah upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Jadi mari kita patuhi semua aturan-aturan yang diberikan pemerintah," kunci Gubernur OD. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer