SEGERA DITERAPKAN: Biro Hukum Pemprov Sulut saat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Bimtek pemanfaatan e-Perda belum lama ini. (Balladewa/MP)MANADOPOST.ID - Produk hukum di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam waktu dekat bakal bisa diakses lewat elektronik sistem. Hal ini ditegaskan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Drs Makmur Marbun, saat diwawancarai media ini dalam kunjungan ke Bumi Nyiur Melambai. Makmur juga mengatakan bahwa produk hukum berbasis elektronik tersebut dituangkan dalam aplikasi elektronik Peraturan daerah (e-Perda).
"Jadi itu adalah sebuah inovasi dan terobosan untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik dan meningkatkan serta mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah. Tujuannya agar produk hukum itu sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah," tuturnya belum lama ini.
Makmur pun mengatakan bahwa, aplikasi e-Perda akan diuji coba diterapkan di Sulut. "Dipilihnya Provinsi Sulut ini kan untuk penerapan suatu prioritas nasional, bagaimana kita mempercepat penyusunan Perda dan Perkada. Baik itu di provinsi, kabupaten/kota. Yang selama ini kan orang melihat prosesnya lama tidak terbuka dan cenderung berteleh-teleh dan tumpang tindih. Dengan aplikasi e-Perda ini, sebenarnya akan mendorong bagaimana percepatan penyelesaiannya. Setelah semua Perda kita jalankan melalui aplikasi ini, kita akan melihat sebuah penyederhanaan birokrasi. Ketika ada beberapa item yang sama, e-Perda akan mengeliminasinya karena sekarang ini kan zaman digitalisasi," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Flora Krisen mengatakan, e-Perda tersebut sudah ada di Perpres 95/2018. "Tapi memang kan belum jalan, namun dengan situasi pandemik ini Kemendagri meluncurkan suatu inovasi daerah, inovasi dalam bidang pemerintahan terkait dengan Perda ini. Jadi di e-Perda ini, daerah tersebut tidak perlu menyiapkan anggaran banyak, tidak perlu menyiapkan server yang banyak semua sudah disiapkan Kemendagri, sudah diatur di Permendagri 70/2019," katanya.
Flora juga mengatakan bahwa, nantinya di e-Perda semua bakal terintegrasi dari seluruh provinsi kabupaten/kota. "Jadi daerah itu hanya manusianya, alatnya yang dipakai, hanya itu saja. Semua akan terintegrasi, nanti kalau sudah selesai dikirimkan kembali ke daerah, tidak lagi pakai data yang manual, contohnya dari Talaud kalau ke provinsi dibawa berkasnya harus melalui kapal laut tibanya bisa 2-3 hari menginap di Manado. Tapi saat ini tidak lagi, semuanya pakai apliaksi e-Perda," tandasnya. (Balladewa Setlight)