Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alokasi 1057 Dandes Dipelototi Kejaksaan

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Royke Mewoh
Royke Mewoh
MANADOPOST.ID - Pemanfaatan Dana desa (Dandes) di 1507 desa se Sulawesi Utara (Sulut) bakal dipantau secara ketat. Pemantauan tersebut dilakukan langsung pihak Kejaksaan Tinggi Sulut. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut Royke Mewoh. Berpartisipasinya Kejaksaan Tinggi Sulut tersebut menurut Mewoh, karena sudah ada kesepakatan langsung dari pemerintah pusat untuk pengawasan Dandes. "Saat ini Kejaksaan Tinggi Sulut memang sudah turun tangan langsung dalam pengawasan pengelolaan Dandes. Bukan hanya di Sulut berlaku ini. Tapi secara nasional. Karena dari pusat sudah melakukan kerja sama terkait pengawasan Dandes. Jadi kita di daerah hanya menjalankan instruksi pusat. Karena itu saya berharap, 1507 desa yang menerima Dandes, dapat secara transparan dan bisa mempertanggungjawabkan pemanfaatan Dandes," tuturnya. Mewoh juga mengharapkan, agar Dandes itu dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional, serta dalam penanganan Covid-19. Karena itu saat ini, pemerintah sudah secara intensif mengevaluasi seluruh tahap penyaluran Dandes. Dengan terlibat langsungnya Kejaksaan Tinggi Sulut menurutnya, sangat baik. Agar transparansi dan akuntabilitas anggaran bisa dipertahankan. "Keterlibatan Kejaksaan Tinggi Sulut sangat penting. Agar transparansi dan akuntabilitas anggaran bisa tetap dijaga. Kan kalau BPK yang memeriksa, masih ada ganti temuan. Namun kalau kejaksaan yang memeriksa, bisa lebih tegas. Jadi saya minta semua perangkat desa agar mampu mempertanggungjawabkan semua pengelolaan anggaran Dandes. Tahun ini memang sudah secara ketat diawasi. Bukan juga hanya kejaksaan, tapi kepolisian juga terlibat dalam pengawasan," ujarnya. Sementara itu, pengamat pemerintah Dr Jhony Lengkong mengatakan, mendorong pemerintah melakukan pengawasan secara melekat terhadap penggunaan Dandes di Sulut. Hal itu perlu dilakukan karena menurut Lengkong, masih minimnya kapasitas dan integritas perangkat pemerintahan desa. Namun pendampingan juga harus dilakukan Pemprov Sulut. Agar perangkat desa tidak terjebak, dalam penyusunan pertanggungjawaban. "Penggunaan Dandes itu, seharusnya dilakukan dengan efisien dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, penggunaan Dandes juga dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 ini. Itu juga sudah disampaikan Pemerintah Pusat. Dan untuk menjamin hal tersebut, harus ada pengawas secara melekat. Namun jangan hanya diawasi, semua perangkat desa juga harus didampingi. Agar mereka tidak terjebak dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban," kuncinya. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer