Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik PT TMS Tak Habis, Kini Gedung Putih Diduduki

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Aliansi BEM Nusantara dan Komunitas Pencinta Alam Sulut, saat menduduki Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi penolakan PT TMS. (Balladewa/MP)
Aliansi BEM Nusantara dan Komunitas Pencinta Alam Sulut, saat menduduki Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi penolakan PT TMS. (Balladewa/MP)
MANADOPOST.ID - Polemik terkait masuknya PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut, sampai saat ini tak pernah habis. Usai penolakan yang terjadi diberbagai pihak, kini gedung putih alias Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), diduduki pendemo. Pendemo yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara dan Komunikasi Pencinta Alam Sulut, menduduki Kantor Gubernur Sulut dengan aspirasi menolak PT TMS untuk masuk dan beroperasi di Sangihe. Dalam pantauan koran ini, pendemo yang menduduki Kantor Gubernur Sulut tersebut diterima langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Edison Humiang dan beberapa pejabat lain. Kepada para pendemo, Humiang menegaskan bahwa sampai saat ini PT TMS belum melakukan aktivitas pertambangan. Humiang juga mengaku bahwa, aspirasi mahasiswa yang dilakukan tersebut, akan langsung disampaikan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD). "Pemprov Sulut bersama dengan kalian (para mahasiswa, Red). Kami akan membawa aspirasi ini ke Jakarta," ungkapnya, saat menerima kegiatan demontrasi tersebut. Bahkan Humiang merespon tuntutan pendemo untuk mencabut izin dari PT TMS. "Nanti tuntutan ini dibuatkan secara tertulis. Segera akan disampaikan kepada pimpinan dan dikirim ke pusat. Dan sebelumnya akan dibuatkan resume. Nantinya aspirasi ini berproses sesuai dengan mekanisme. Kita akan menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat. Apalagi kawan-kawan yang telah datang menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sulut ini," imbuhnya. Sementara itu, salah satu koordinator lapangan Kurnia Surentu meminta agar izin PT TMS segera dicabut. "Kita sangat berharap aspirasi ini diteruskan ke Pemerintah Pusat, untuk mencabut izin PT TMS. Jelas ini sangat merusak alam dan lingkungan, serta merugikan masyarakat Sangihe. Kami meminta pak gubernur untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat agar izin PT Tambang Mas Sangihe dicabut secepatnya," bebernya. Bahkan Surentu menegaskan bahwa, isu PT TMS ini bakal dijadikan isu nasional dikalangan mahasiswa. "Aspirasi yang kita sampaikan akan ikut dikawal semua Aliansi BEM Nusantara di seluruh provinsi di Indonesia. Isu ini akan kita jadikan isu nasional, sehingga pemerintah tidak tutup mata akan hal ini. Dan segera mencabut izin PT TMS. Jika Pak Gubernur Olly Dondokambey tidak menanggapi aspirasi ini, kita akan balik lagi kesini dengan jumlah yang lebih banyak," tandasnya. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PT TMS Desak Ketegasan Polda Sulut: Sudah Bayar Pajak, malah PETI yang Bebas Beroperasi di Sangihe

PT TMS Desak Ketegasan Polda Sulut: Sudah Bayar Pajak, malah PETI yang Bebas Beroperasi di Sangihe

PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melaporkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan konsesi TMS di Desa Bowone, Kepulauan Sangihe, ke Polda

Melampaui Sekadar Pertambangan: PT TMS Akan Menjadi Penggerak Ekonomi Sulawesi Utara

Melampaui Sekadar Pertambangan: PT TMS Akan Menjadi Penggerak Ekonomi Sulawesi Utara

Melampaui Sekadar Pertambangan: PT TMS Akan Menjadi Penggerak Ekonomi Sulawesi Utara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer