Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dandes 1507 Desa Dipelototi! Optimalkan Penggunaan Siswaskeudes

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
PENGUATAN: Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala dalam kegiatan bimbingan teknik Siswaskeudes. (Balladewa/MP)
PENGUATAN: Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala dalam kegiatan bimbingan teknik Siswaskeudes. (Balladewa/MP)
MANADOPOST.ID - Penggunaan Dana desa (Dandes) di 1507 desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus dipelototi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Bahkan pihak Inspektorat Daerah Sulut, turun langsung melakukan pengawasan Dandes. Bahkan saat ini, pengawasan Dandes di 1507 desa, dipantau menggunakan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala, Senin (28/6) kemarin. Onibala juga mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa. "Dengan aplikasi Siswaskeudes ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi bisa terpantau penggunaan dana desanya. Ada rekam jejak digitalnya. Jadi tidak bisa berbohong, semua diketahui," tuturnya. Dengan adanya Siswaskeudes menurut Onibala, bertujuan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan proses pengawasan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. "Pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa. Jadi jika ini semua sudah transparan, maka pemanfaatan Dandes sudah makin tepat sasaran. Ini sangat baik dalam menjaga akuntabilitas anggaran di desa. Dan kita sangat suport," bebernya. Seiring kemajuan teknologi informasi menurut Onibala, maka penggunaan aplikasi berbasis berbagai platform dapat dipilih sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa. "Pemeprov Sulut, sangat mengapresiasi pengembangan Aplikasi Siswaskeudes,dan mendorong agar para APIP di Provinsi Sulut dapat menguasai penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini. Saya tentu meminta kepada APIP baik di Pemprov Sulut maupun di 15 kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri," sebutnya. Sementara itu, Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Edy Suharto mengatakan, besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah membuat pengawasan yang dilakukan sudah harus berbasis risiko, sehingga pengawasan penggunaan dana desa dapat efektif efisien dan akuntabel. "Aplikasi Siswaskeudes merupakan aplikasi yang digunakan APIP sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan teknik audit berbantuan komputer dan risk based audit," ungkapnya. Sementara itu, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyatakan, pembuatan aplikasi Siswaskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Pihaknya optimis kerja pengawasan akan lebih efektif lewat kolaborasi yang intens antar-instansi pemerintah baik di pusat maupun Pemda. "Segala hasil yang telah dicapai ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara Kemendagri dan BPKP," kuncinya. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemprov Sulut Luncurkan SULUT BLUE DATA

Pemprov Sulut Luncurkan SULUT BLUE DATA

Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan kegiatan talk show bertajuk Membangun Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis

BREAKING NEWS: Eks Kadis dan Kabid Kominfo Pemprov Sulut Ditetapkan Tersangka, Ditahan Polda Sulut

BREAKING NEWS: Eks Kadis dan Kabid Kominfo Pemprov Sulut Ditetapkan Tersangka, Ditahan Polda Sulut

SL dan CI langsung ditahan oleh penyidik di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulut. Para tersangka diduga terlibat da

Pemprov Sulut Surati Pertamina, Usulkan Sistem Ganjil Genap Atasi Antrean Panjang BBM

Pemprov Sulut Surati Pertamina, Usulkan Sistem Ganjil Genap Atasi Antrean Panjang BBM

Dalam surat itu, Pemprov Sulut meminta Pertamina menindaklanjuti lima langkah penanganan, mulai dari penerapan sistem ganjil genap untuk pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer