Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masalah Program Pembangunan Daerah Dibeber! Wagub: Jangan Ada Ego Sektoral

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat memberi penjelasan di rapat paripurna DPRD provinsi, Selasa (10/8).
Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat memberi penjelasan di rapat paripurna DPRD provinsi, Selasa (10/8).
MANADOPOST.ID - Pandemik Covid-19, sampai saat ini masih terus terjadi. Dengan adanya pandemik Covid-19, membuat beberapa program dan pembangunan daerah, mengalami hambatan. Bahkan tak sedikit program pemerintah daerah ditunda. Namun diminta Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, Minggu (22/8) kemarin, bahwa semua Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens. Karena menurut Kandouw, tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri dalam melakukan pembangunan baik infrastruktur ataupun Sumber Daya Manusia (SDM). Dirinya juga meminta kabupaten/kota, untuk tidak mementingkan ego sektoral dalam mendorong pembangunan di daerah. "Jadi semua daerah itu, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak akan maju daerah tersebut jika ada ego sektoral. Harus saling bekerja sama untuk kemajuan daerah. Harus juga saling suplementer dan komplementer. Karena banyak sekali masalah strategis yang saat ini kita hadapi. Apalagi masih ada, regulasi yang masih bertabrakan antara daerah dan pusat. Kunci untuk mensejahterakan rakyat saat ini adalah semua kepala daerah harus bersatu. Duduk bersama dan bahas semua masalah yang ada," tuturnya. Kandouw juga meminta, kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memberikan klasifikasi setiap daerah. Kandouw mencontohkan, seperti saat ini Kementerian Pariwisata menetapkan 10 daerah prioritas pembangunan destinasi. Menurutnya, hal tersebut tidak terlalu cocok untuk diterapkan. Begitu juga dengan klasifikasi pemberian anggaran dengan mengacu pada daerah besar dan daerah kecil, daerah padat penduduk dan tidak. "Ya menurut paham saya, klasifikasi tersebut tidak terlalu cocok. Karena klasifikasi daerah prioritas pembangunan pariwisata, harusnya diterapkan di semua daerah. Kalau hanya 10 daerah tersebut yang menjadi prioritas, lantas bagaimana daerah lain? Apakah tidak prioritas? Apakah hanya pajangan di negeri yang besar ini? Tidak boleh seperti itu. Harus merata. Jangan ada yang menjadi prioritas dan tidak prioritas. Saya harapkan ini dapat diteruskan ke pusat. Agar semua daerah di wilayah Sulawesi, dapat merasakan dengan pembangunan. Semua harus jadi prioritas," ujarnya. Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Burhan Niode juga memberikan penilaian terkait masalah startegis yang dihadapi semua Pemerintah Daerah, dalam mendorong pembangunan daerah khususnya dalam masa pandemik Covid-19. Akademisi Fispol Unsrat tersebut mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semua daerah terlebih khusus kabupaten/kota masih minim. PAD daerah tersebut, hampir tidak mampu dalam membiayai secara mandiri pembangunan di daerah tersebut. Karena itu, anggaran dari pemerintah pusat masih sangat penting dikucurkan bagi daerah. "Saya sepaham dengan apa yang disampaikan Wagub bahwa memang harusnya jangan ada klasifikasi daerah. Karena jika ada klasifikasi prioritas dan tidak prioritas, maka makin sedikit anggaran Pemerintah Pusat yang diberikan bagi daerah yang tidak prioritas. Apalagi daerah sekarang, masih sangat minim terhadap PAD. Masih sangat miris sekali. Dan jika masih ada klasifikasi daerah prioritas dan tidak prioritas, maka anggaran pusat yang dikucurkan akan semakin sedikit. Padahal anggaran dari pemerintah pusat, masih sangat penting bagi daerah apalagi di pandemik ini," jelasnya. Niode juga mengritik terkait pembentukan UPTD dan balai-balai Pemerintah Pusat di daerah. Seperti balai cipta karya, yang saat ini ditempatkan di Sulut. "Ya menurut saya, ini seperti tidak memberikan kepercayaan ke Pemerintah Daerah dalam mengolah pembangunan, pasalnya semua pekerjaan dan tanggung jawab berubah kewenangan menjadi milik pusat di daerah. Itu merupakan satu masalah yang perlu juga untuk dibahas. Jadi ini seperti tidak memberikan kepercayaan kepada gubernur dan bupati serta wali kota dalam melakukan pembangunan. Bagitu juga dengan status pelabuhan, yang akhirnya diolah Pemerintah Pusat. Ini sangat penting karena menjadi masalah startegis yang harus bisa diselesaikan," kuncinya. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ini Daftar Kelurahan di Kota Bitung yang Dinilai Tim Penilai Lomba PKK Tingkat Provinsi Sulut

Ini Daftar Kelurahan di Kota Bitung yang Dinilai Tim Penilai Lomba PKK Tingkat Provinsi Sulut

Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE bersama Ketua TP-PKK Kota Bitung Ellen Honandar Sondakh SE, menyambut kedatangan tim penilai lomba PKK

BREAKING NEWS!!! Esok Megawati Tiba di Sulut, Jumat Ribuan Kader Dilantik

BREAKING NEWS!!! Esok Megawati Tiba di Sulut, Jumat Ribuan Kader Dilantik

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Kamis (24/9/2026) esok bakal tiba di Sulawesi Utara (Sulut).

Steven Kandouw Dipilih Jadi Pembina FK-PKB PGI di Konas XIX Papua

Steven Kandouw Dipilih Jadi Pembina FK-PKB PGI di Konas XIX Papua

Kandouw dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan gereja maupun pemerintahan yang dapat memberikan kontribusi bagi penguatan peran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer