Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Tunda Penertiban Lahan KEK Bitung

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Jhon Umboh, saat memberikan bantuan masker kepada organisasi wartawan di Pemprov Sulut. (Balladewa/MP)
Jhon Umboh, saat memberikan bantuan masker kepada organisasi wartawan di Pemprov Sulut. (Balladewa/MP)
MANADOPOST.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya menunda proses penertiban lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, yang sudah ditempati sejumlah oknum masyarakat. Penundaan penertiban tersebut, dipastikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Edison Humiang belum lama ini. Humiang mengatakan bahwa, alasan utama penundaan penertiban tak lain karena Pemprov termasuk Pemkot Bitung sementara fokus terhadap penanganan kasus Covid-19. "Ditambah lagi saat ini ada kebijakan PPKM untuk menekan kasus Covid-19, sehingga proses penertiban kita tunda untuk sementara waktu. Tetapi setelah itu akan jika PPKM sudah selesai, maka langsung kita tertibkan," ungkapnya, saat dihubungi media ini. Namun pada dasarnya Humiang mengatakan bahwa, Pemprov Sulut sudah siap untuk melakukan penertiban, baik dari segi alat maupun personil. "Semua sudah siap dan sampai hari ini alat dan personil sudah stand by. Tapi, kembali lagi, kita sementara fokus ke penanganan Covid-19. Hari ini angka kasus Covid-19 turun maka besok atau lusa penertiban akan kita lakukan. Tetapi harus juga diingat bahwa, walaupun proses penertiban kita tunda, namun proses hukum yang ada di Polda Sulut tetap berjalan terhadap sejumlah oknum yang melakukan penerbitan Akte Jual Beli (AJB) secara ilegal," tuturnya. Tidak hanya itu, Humiang juga menyampaikan jika Polda Sulut sementara bekerja menindaklanjuti laporan soal adanya sejumlah oknum yang diduga memobilisasi warga menempati lahan seluas 92.7 hektar milik Pemprov Sulut tersebut. "Termasuk juga, oknum yang memperjualbelikan lahan KEK ke warga serta mengiming-imingi untuk mendapatkan ganti rugi saat penertiban. Sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan. Penyidikan sementara dilakukan Polda dan setiap hari kami terus berkoordinasi terkait upaya mengungkap siapa oknum-oknum yang menyalagunakan lahan Pemprov di KEK," sebutnya. Dan jika sampai pihak Polda menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, menurut Humiang, maka sudah pasti akan ada penetapan calon tersangka atas penyalahgunaan serta tindakan melawan hukum. "Tindakan melawan hukum karena sudah jelas itu lahan milik pemerintah tapi disalahgunakan dan itu pasti akan kami usut. Saya sangat juga berharap, warga yang masih bertahan di lahan milik Pemprov segera meninggalkan lokasi seperti yang dilakukan sejumlah warga lainnya. Kami sudah melayangkan empat kali surat peringatan dan harapannya warga segera meninggalkan lahan KEK," imbuhnya. Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Flora Krisen mengatakan, terkait tindakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut maka Pemprov Sulut telah menyampaikan LP kepada Polda Sulut terkait adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di lokasi KEK Bitung sesuai laporan Polisi No.STTLP/305.a/Vl/2021/SPKT Tanggal 29 Juni 2021. "Pihak penyidik Polda Sulut sementara mendalami posisi kasus untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Sebagai pelapor Pihak Pemprov Sulut telah dipanggil oleh Penyidik Polda Sulut dan selanjutnya akan memanggil oknum-oknum yang terkait dengan kegiatan tindak pidana tersebut diantaranya adalah saksi dan pelaku penyerobotan/jual beli tanpa dasar hukum yang berlaku," kuncinya. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer